Wakil Menteri Desa: Data Bansos di DKI Paling Ngawur

CNN Indonesia | Rabu, 13/05/2020 07:25 WIB
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi saat merapat ke Istana Negara, Jumat (25/10). Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menyebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi paling kacau dalam hal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima Bantuan Sosial. 

Hal ini diketahui setelah terjadi wabah Virus Corona, dimana pemerintah pusat dan pemerintah deerah mencoba untuk saling bersinergi memberi bantuan kepada warga yang memang membutuhkan bantuan demi menyambung hidup di tengah pandemi ini. 

"Yang paling ngawur itu data Provinsi Jakarta. Nah itu memang datanya kacau sekali," kata Budi Arie saat melakukan siaran langsung di Facebook Migran Care, Selasa (12/5). 
Budi Arie yang juga merupakan Ketua Umum Relawan Projo mengakui, selama ini persoalan data penerima bantuan sosial yang dimiliki pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat memang perlu perbaikan. Data, kata Budi Arie memang harus segera direvisi lantaran sejak 2011 lalu data-data ini memang belum diperbaiki. 

"Persoalan data harus diperbaiki bersama, konsolidasi data DTKS kita, data terpadu ini harus dievaluasi dan direvisi, karena sejak 2011 enggak pernah di-update, karena itu sehingga banyak data ngawur," kata dia. 

Dia pun berharap dengan peristiwa pandemi Covid-19 ini bisa menjadi jalan dalam hal perbaikan data penerima bantuan di semua provinsi di Indonesia. 

Kata dia, sudah seharusnya di tingkat RT untuk mulai mengkonsolidasi dan mencatat kembali mana saja warganya yang memang layak menerima bantuan. 

"RT itu kan yang paling tahu mana tetangganya yang paling susah. Jadi ada proses pengumpulan data, proses verifikasi dan validasi. Kita harus lakukan konsolidasi data, terutama kesejahteraan sosial," katanya. 

Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga mengajak masyarakat berperan aktif untuk melaporkan atau memviralkan melalui media sosial jika menemukan kejanggalan-kejanggalan berkaitan dengan penerima bantuan ini. 

Misalnya kata dia soal kejanggalan yang terjadi di Jawa Timur saat Wakil Ketua DPRD masuk daftar list penerima bantuan sosial. 

"Itu kan lucu dan enggak bener, kita harap ke masyarakat untuk sama-sama jaga. Pantau, laporkan kalau ada kejanggalan," kata dia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tidak akan mendahului Kementerian Sosial dalam mengumumkan data penerima bantuan sosial tahap kedua di Jakarta.

Menurut Anies, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus menyempurnakan data penerima bansos tahap kedua. Pihaknya telah mengirimkan data penerima bansos ke pihak RT dan RW untuk diverifikasi ulang di lapangan.




(tst/ugo)

[Gambas:Video CNN]