Soal Tegal, Muhadjir Tegaskan Tak Ada Pelonggaran PSBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan tak ada pelonggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah yang telah mengalami penurunan jumlah kasus positif virus corona (Covid-19).

"Tidak ada pelonggaran (PSBB)," kata Muhadjir kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat saat ditanya terkait rencana Pemkot Tegal melonggarkan pelaksanaan PSBB, Rabu (13/5).

Lihat juga: Pelanggar PSBB Jakarta Dijatuhi Sanksi Pungut Sampah

Muhadjir mengatakan yang mulai dilakukan pemerintah adalah mengurangi pembatasan sosial untuk masyarakat. Namun, kata dia, langkah ini tetap dengan memperketat protokol kesehatan dalam mencegah virus corona.

"Pembatasan sosialnya yang dikurangi, tetapi di sisi lain harus dibarengi dengan memperketat disiplin dalam penerapan protokol kesehatan mencegah Covid-19," ujarnya.

Sebelumnya, Pemkot Tegal akan memberikan kelonggaran dalam sejumlah aturan PSBB mulai Jumat (15/5). Keputusan itu diambil setelah angka warga yang positif terinfeksi virus corona mengalami stagnasi sejak Kamis (7/5).

Selain itu, pelonggaran PSBB ini juga sebagai upaya mengembalikan roda ekonomi Kota Tegal yang sempat lumpuh. Pemkot Tegal bakal membuka kembali sejumlah ruas jalan yang ditutup pembatas beton hingga mengizinkan usaha tempat makan untuk kembali menyediakan layanan makan di tempat.

Lihat juga: Istana: PSBB Dilonggarkan Jika Kurva Corona Melandai 14 Hari

Hingga kemarin, Selasa (12/5), tak ada warga Kota Tegal yang positif virus corona. Namun, masih terdapat warga dengan status orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 22 orang, dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 12 orang.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebut pemerintah baru akan melakukan pelonggaran PSBB jika selama 14 hari berturut-turut kurva kasus positif virus corona secara konsisten mengalami penurunan. Pelonggaran PSBB ini juga tak bisa diterapkan per daerah melainkan harus secara nasional. (tst/fra)

[Gambas:Video CNN]