Pembagian Bansos Kacau, Ombudsman Minta Pemerintah Ubah Data

CNN Indonesia | Rabu, 13/05/2020 22:08 WIB
Petugas menyerahkan Bantuan Sosial Tunai bagi warga di Kantor Pos Indramayu, Jawa Barat, Minggu (9/5/2020). Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos berupa uang tunai senilai Rp600.000 tersebut dibagikan kepada 12.508 keluarga penerima manfaat yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc. Ombudsman mendesak pemerintah merevisi data penerima bansos. Ilustrasi pembagian bansos. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai, mengatakan pemerintah perlu memperbaiki integrasi data bantuan sosial (bansos) mulai dari lingkup kecil, RT dan RW, hingga sampai ke pusat.

Dalam catatan Ombudsman, hingga 12 Mei 2020 sebesar 72 persen aduan yang masuk terkait bantuan sosial merupakan persoalan tidak tepat sasaran.

Rifai menjelaskan pengaduan terkait bansos berasal dari warga yang tidak mendapat bansos padahal terdaftar di RT atau RW setempat.


"Menyangkut bantuan tidak merata, prosedur dan syarat tidak jelas. Ini terkait dengan pentingnya data. Kami mengalami kesulitan ketika data tidak valid," ujar Rifai dalam video conference, Rabu (13/5).

Berdasarkan penjelasan Rifai, mayoritas pengaduan yang masuk berasal dari wilayah penyangga DKI Jakarta, seperti Bogor, Depok, dan Bekasi.

"Ada masyarakat yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan, justru yang tidak terdaftar malah menerima. pelaporan ini banyak dari DKI Jakarta dan wilayah penyangga," kata Rifai.

Padahal, dalam rangka pemulihan ekonomi, Ombudsman menilai bansos baik berupa sembako atau bantuan langsung tunai (BLT) dapat meringankan beban ekonomi warga. Ditambah lagi, selama work from home warga lebih banyak menggunakan listrik dan kuota.

"Kami merasa bahwa di masyarakat yang paling penting itu meringankan beban ekonomi, listrik, untuk memenuhi daya beli warga miskin, bansos dinilai tepat," jelas Rifai.

Sejak awal pendistribusian bansos untuk warga yang terdampak Covid-19 terkendala data. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan perbedaan data penerima bansos dimungkinkan terjadi akibat dinamika politik.

Juliari menilai, dinamika politik di daerah menjadi salah satu penyebab desa tidak terdata dalam program bantuan sosial.

"Distorsi ini terjadi karena mungkin kita sama-sama tahu, kita sama-sama orang politik, mungkin ada faktor politiknya. Mungkin ada faktor like and dislike antara dinas sosial dengan kepala desa yang memberikan dana," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5).

Sementara itu, penolakan bansos sempat terjadi oleh Kepala Desa di Sukabumi, Jawa Barat. Mereka meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunda penyaluran bansos karena dinilai masih ada data yang keliru.

"Intinya kami minta menunda pelaksanaan pembagian bansos sampai ada data yang valid," ujar Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, Tutang Setiawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/4). (mln/gil)

[Gambas:Video CNN]