Jabar Targetkan Distribusi Bansos Kelar Sebelum Lebaran
CNN Indonesia
Minggu, 17 Mei 2020 05:30 WIB
Bandung, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan distribusi bantuan sosial (bansos) tahap pertama untuk warga terdampak pandemi virus corona rampung sebelum Idul Fitri 1441 Hijriah.
Kepala Dinas Industri dan Perindustrian (Disindag) Provinsi Jawa Barat Mohammad Arifin Soedjayana mengatakan, penyaluran bansos provinsi saat ini sudah dilakukan ke seluruh daerah di Jabar. Bansos tersebut diperuntukkan kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non DTKS penerima bansos.
Dia menerangkan, sampai dengan Sabtu (16/5) pukul 12.00 WIB, bansos yang sudah disalurkan sebanyak 240.426 paket. Saat ini sedang diupayakan penyaluran paket bantuan, baik dari data DTKS dan non DTKS.
"Tahap pertama (target) selesai 23 Mei 2020 sebelum Idul Fitri," kata Arifin, Sabtu (16/5).
Menurut Arifin, terdapat sejumlah kendala saat proses pendistribusian. Selain proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang memerlukan waktu, lokasi penerima bansos dan penolakan dari masyarakat maupun aparat menjadi salah satu kendala yang mesti diatasi.
"Untuk daerah perkotaan penyaluran bisa diselesaikan lebih cepat, sedangkan untuk daerah-daerah yang terpencil membutuhkan waktu dan tenaga ekstra," ujar dia.
"Kendala lain adalah bila ada penolakan penyaluran baik dari masyarakat maupun aparat, hal ini membuat target penyaluran menjadi mundur dan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati," katanya.
Untuk menyelesaikan kendala tersebut, kata Arifin, pihaknya intens berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI serta Polri. Tujuannya supaya pendistribusian berjalan optimal.
"Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusinya dan diselesaikan," ucapnya.
Di Jabar, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah penyaluran dengan tingkat akurasi data yang tinggi, yakni 92,81 persen. Tingginya akurasi data yang diusulkan Kabupaten Sumedang, membuat proses distribusi bansos provinsi maupun bansos lainnya berjalan optimal, dan tidak ada polemik di masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Herman Suryatman menyatakan, pendistribusian bansos, baik dari kabupaten maupun provinsi, berjalan lancar dan tidak ada polemik atau dinamika di masyarakat. Akurasi pendistribusian bansos kabupaten pun mencapai 99 persen.
"Alhamdulillah tidak ada keluhan dari masyarakat. Sekarang sedang berjalan pendistribusian bansos provinsi, sudah beberapa kecamatan menerima bansos. Sampai sekarang lancar dan tidak ada keluhan, mudah-mudahan lancar sampai selesai," kata Herman.
Adapun alokasi penerima bansos provinsi untuk Kabupaten Sumedang berjumlah 106.489 KRTS. Rinciannya, 17.569 KRTS DTKS, dan 88.920 KRTS non DTKS.
Herman menegaskan, dengan pendataan yang akurat, meskipun bukan perkara sederhana karena ada delapan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda, namun pendistribusian bansos bisa tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat terdampak Covid-19 bisa tenang. Dampak dampak sosial serta ekonomi akibat pandemi Covid-19 pun bisa tertangani.
"Kita petakan dari awal, sehingga kami bisa menjelaskan kepada masyarakat, masyarakat yang berhak dan memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan. Bantuan yang didapatkan setiap keluarga berbeda-beda, ada dari pusat, kabupaten, provinsi. Kami gencar menjelaskan hal tersebut," ucapnya. (hyg/osc)
[Gambas:Video CNN]
Kepala Dinas Industri dan Perindustrian (Disindag) Provinsi Jawa Barat Mohammad Arifin Soedjayana mengatakan, penyaluran bansos provinsi saat ini sudah dilakukan ke seluruh daerah di Jabar. Bansos tersebut diperuntukkan kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non DTKS penerima bansos.
Dia menerangkan, sampai dengan Sabtu (16/5) pukul 12.00 WIB, bansos yang sudah disalurkan sebanyak 240.426 paket. Saat ini sedang diupayakan penyaluran paket bantuan, baik dari data DTKS dan non DTKS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Arifin, terdapat sejumlah kendala saat proses pendistribusian. Selain proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang memerlukan waktu, lokasi penerima bansos dan penolakan dari masyarakat maupun aparat menjadi salah satu kendala yang mesti diatasi.
"Kendala lain adalah bila ada penolakan penyaluran baik dari masyarakat maupun aparat, hal ini membuat target penyaluran menjadi mundur dan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati," katanya.
Untuk menyelesaikan kendala tersebut, kata Arifin, pihaknya intens berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI serta Polri. Tujuannya supaya pendistribusian berjalan optimal.
"Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusinya dan diselesaikan," ucapnya.
Di Jabar, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah penyaluran dengan tingkat akurasi data yang tinggi, yakni 92,81 persen. Tingginya akurasi data yang diusulkan Kabupaten Sumedang, membuat proses distribusi bansos provinsi maupun bansos lainnya berjalan optimal, dan tidak ada polemik di masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Herman Suryatman menyatakan, pendistribusian bansos, baik dari kabupaten maupun provinsi, berjalan lancar dan tidak ada polemik atau dinamika di masyarakat. Akurasi pendistribusian bansos kabupaten pun mencapai 99 persen.
"Alhamdulillah tidak ada keluhan dari masyarakat. Sekarang sedang berjalan pendistribusian bansos provinsi, sudah beberapa kecamatan menerima bansos. Sampai sekarang lancar dan tidak ada keluhan, mudah-mudahan lancar sampai selesai," kata Herman.
Adapun alokasi penerima bansos provinsi untuk Kabupaten Sumedang berjumlah 106.489 KRTS. Rinciannya, 17.569 KRTS DTKS, dan 88.920 KRTS non DTKS.
Herman menegaskan, dengan pendataan yang akurat, meskipun bukan perkara sederhana karena ada delapan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda, namun pendistribusian bansos bisa tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat terdampak Covid-19 bisa tenang. Dampak dampak sosial serta ekonomi akibat pandemi Covid-19 pun bisa tertangani.
"Kita petakan dari awal, sehingga kami bisa menjelaskan kepada masyarakat, masyarakat yang berhak dan memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan. Bantuan yang didapatkan setiap keluarga berbeda-beda, ada dari pusat, kabupaten, provinsi. Kami gencar menjelaskan hal tersebut," ucapnya. (hyg/osc)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK