DPR Minta Pemprov DKI dan Pusat Koordinasi Soal Mudik Lokal

CNN Indonesia
Minggu, 17 Mei 2020 16:11 WIB
Petugas Dinas Perhubungan melakukan penyekatan pemudik yang menggunakan motor di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Pemeriksaan diperbatasan Bekasi dan Jakarta untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik selama pandemi virus COVID-19. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.
Ilustrasi razia pemudik saat PSBB di Kalimalang, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat jangan seolah saling bersaing dalam menyikapi wacana mudik lokal atau sekadar silaturahmi pada hari raya Idulfitri 1441 H, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat tidak menampilkan kesan tengah bertanding meraih simpati masyarakat di tengah pandemi virus corona saat ini.


"Saya meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi. Jangan sampai ada kesan sedang ada pertandingan meraih simpati," kata Saleh lewat pesan singkat, Minggu (17/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyampaikan bahwa masyarakat DKI Jakarta sudah sangat cerdas dan bisa memberikan penilaian terhadap semua tindakan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Saleh berkata bahwa perbedaan kebijakan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat sudah sering terjadi, bahkan mengakibatkan kebingungan di tengah masyarakat. Perbedaan itu bukan hanya soal cara pandang, tetapi juga soal aturan yang diterapkan.

Berangkat dari itu, Saleh meminta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona juga harus mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat.

"Apa salahnya melakukan koordinasi? Selama tujuan dan target sasarannya sama, InsyaAllah semua bisa dibicarakan dan didudukkan secara bersama-sama," ungkap Ketua DPP Partai Amanat Nasional itu.


Namun demikian, Saleh berkata semua kebijakan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan rasional dan akademis, sehingga setiap aturan yang dikeluarkan kemudian diterapkan memiliki alasan yang kuat.

Terpisah, anggota Komisi IX DPR RI dar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati, menyatakan bahwa wilayah Jabodetabek masih masuk kategori rawan penyebaran virus corona.

Berdasarkan hal itu, dia menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah tetap tidak mengizinkan masyarakat mudik dalam bentuk apapun dan tetap menjalankan kebijakan PSBB.

"Sebaiknya semua tetap menjalankan PSBB dan tidak mudik ke mana pun juga demi kesehatan dan kebaikan keluarga di kampung halaman," ucap Kurniasih.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta warga Jakarta tidak melakukan mudik lokal atau sekadar silaturahmi pada hari raya Idul Fitri selama PSBB, untuk mencegah penyebaran virus corona.

[Gambas:Video CNN]

"Jangan ada mudik lokal, yang boleh adalah mudik virtual," kata Anies dalam keterangan persnya, Sabtu (16/5).

Dia menekankan pihak yang boleh bepergian adalah orang yang karena tugas atau pekerjaannya termasuk dalam 11 sektor mendasar yang diperbolehkan beraktivitas selama PSBB. (mts/ayp)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER