Bahas Omnibus Law Saat Reses, Demokrat Singgung Kejar Target

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 21/05/2020 03:50 WIB
Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. Politikus Demokrat Herman Khaeron mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pembahasannya tetap dipaksakan saat reses dan pandemi virus corona (Covid-19). (CNN Indonesia/M. Arby Rahmat Putratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mempertanyakan empati pemerintah dan pimpinan Badan Legislasi DPR RI usai menggelar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat masa reses.

Herman mengatakan RUU ini memicu banyak perdebatan di masyarakat. Namun pembahasannya tetap dipaksakan berjalan saat masyarakat tak bisa ikut serta karena pandemi virus corona (Covid-19).


"Kok seperti yang kejar target? Apa tidak sebaiknya kita turut berempati dengan situasi seperti ini?" kata Herman lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).


Fraksi Partai Demokrat menarik diri dari Panja RUU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan usai ada instruksi Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhy Baskoro Yudhoyono agar kader partai itu fokus membantu masyarakat saat pandemi.

Herman yang juga anggota Baleg DPR RI mengaku heran dengan keputusan menggelar rapat saat masa reses. Dia mempertanyakan niatan pimpinan Baleg dalam hal ini.

"Memang dapat dilaksanakan sepanjang mendapat izin dari pimpinan DPR, tetapi selain waktunya bertabrakan dengan matrik reses, tentu urgensinya apa?" ucap dia.


Herman meminta Baleg menghentikan pembahasan RUU itu untuk sementara. Dia menyarankan para anggota Dewan melaksanakan masa reses dengan terjun ke daerah pemilihan masing-masing.

"Sebaiknya gunakan masa reses untuk mencari masukan dan pendapat rakyat, dan nanti dibahas kembali di masa sidang. DPR jangan menimbulkan kecurigaan masyarakat, kita ini wakil rakyat," tutur Herman.

Baleg DPR RI kembali menggelar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Rabu (20/5). Di masa reses ini, Baleg berencana membahas Bab I dan Bab II RUU inisiatif pemerintah tersebut.


RUU ini memicu perdebatan publik karena dianggap mengandung banyak pasal yang merugikan hak pekerja. Selain itu, pembahasannya dinilai tidak transparan karena tak melibatkan elemen masyarakat. (dhf/pmg)

[Gambas:Video CNN]