Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (
Jokowi) beserta staf pemerintahan disebut tidak akan menggelar
open house saat Idulfitri 1441 H, sebagai upaya mencegah pertemuan besar yang berpotensi menjadi penyebaran virus corona.
"Presiden dan jajarannya tidak akan mengadakan
open house saat Idulfitri nanti. Tidak pernah ada pembahasan di dalam rapat terkait rencana
open house," kata Juru Bicara Presiden bidang Sosial, Angkie Yudistia dalam keterangan tertulis yang diterima
CNNIndonesia.com, Jumat (22/5).
Angkie menyebut Presiden memahami betul momentum Lebaran kerap digunakan masyarakat untuk silaturahmi langsung dengan kerabat dan keluarga. Namun, Jokowi tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menahan diri dengan tetap di rumah saat Lebaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angkie mengatakan momentum silaturahmi Lebaran kali ini dapat dilakukan secara daring.
"Kita bisa saling bersilaturahmi secara daring pada saat Lebaran nanti dengan sanak keluarga, kerabat, dan sahabat tanpa harus memaksakan diri untuk melakukan pertemuan fisik," imbuhnya.
Di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Angkie lanjut mengatakan, pemerintah pusat belum memiliki rencana dalam waktu dekat untuk menggelar rapat dalam bentuk pertemuan fisik.
Tentu saja hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut seiring dengan pemerintah yang harus hadir dalam penanganan Covid-19
"Tentu ada konsekuensi dari ini semua untuk kemudian tetap melanjutkan aktifitas di depan dengan sejumlah adaptasi yang berkaitan dengan aturan terhadap kesehatan dan kebersihan," kata Angkie.
Hingga saat ini, pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan langkah terukur untuk mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia dengan upaya maksimal.
Angkie menegaskan, pemerintah telah berkoordinasi dan melibatkan setiap Kementerian dan Lembaga termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah serta kelompok masyarakat melalui aksi solidaritas bersama dalam memerangi Covid-19 di Indonesia.
Sebelumnya diberitakan, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto mengatakan hingga Kamis (21/5) terdapat 50.187 orang dalam pemantauan (ODP) dan 11.066 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus corona di Indonesia.
"Sudah 392 kabupaten/kota yang terdampak. Kasus ODP kita pantau 50.187 orang. Lalu PDP kita awasi 11.066 orang," ujar Yuri dalam keterangan pers di Graha BNPB.
Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah ODP pada hari ini meningkat sebanyak 4.887 orang dibanding Selasa (19/5) dan jumlah PDP justru menurun 825 orang.
Untuk diketahui, pemerintah telah mengubah data ODP dan PDP yang diumumkan ke publik perkembangan saban harinya sejak Senin (18/5) lalu.
Pemerintah hanya akan mengumumkan jumlah ODP dan PDP yang masih dalam pengawasan. Sebelumnya, setiap hari pemerintah mengumumkan akumulasi ODP dan PDP, baik yang sudah beres proses pemantauan maupun tengah diawasi.
(khr/ard)
[Gambas:Video CNN]