Politikus PKB Harap Aturan The New Normal Tak Tumpang Tindih

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh, meminta pemerintah tidak membuat aturan yang tumpang tindih tatanan kehidupan normal baru (The New Normal) untuk membuka aktivitas ekonomi di tengah pandemi virus corona.

Hal itu disampaikannya saat merespons penerbitan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

Lihat juga: Salat Id di Masa Pandemi dan Kemunculan Imam-imam Baru

Dia menilai hal tersebut penting agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak terkesan berubah-ubah di mata publik.

"Kita berharap peraturan ini tidak seperti peraturan-peraturan sebelumnya yang satu tumpang tindih, yang kedua terkesan sering berubah-ubah," kata sosok yang akrab disapa Ninik itu saat dikonfirmasi, Senin (25/5).

Dia mengakui bahwa salah satu masalah terbesar Indonesia adalah belum mampu menopang perekonomian masyarakat secara menyeluruh bila menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total.

Menurut Ninik, menerapkan PSBB secara total akan benar-benar membuat perekonomian Indonesia terganggu.

Lihat juga: Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta Vs Bajaj Jakarta Utara

"Benar-benar secara total untuk melakukan penerapan peraturan seperti work from home [atau] school from home karena benar-benar perekonomian sangat terganggu.," katanya.

Sebelumnya, Menkes Terawan Agus Putranto resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Lihat juga: Anies Tolak Warga Masuk Jakarta Tanpa Surat Izin

Salah satu poin imbauan di SE itu masyarakat diminta membawa helm sendiri saat hendak dibonceng oleh ojek online. Kemudian, terdapat juga protokol untuk sektor perdagangan barang dan jasa, di mana pedagang wajib membatasi akses keluar masuk pengunjung untuk menghindari kerumunan. (mts/bac)

[Gambas:Video CNN]