RRI Bantah Ikut Survei Ketidakpuasan Jokowi di Indo Barometer

CNN Indonesia | Rabu, 27/05/2020 10:24 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz Presiden Jokow Widodo. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) membantah ikut terlibat dalam "Survei Jurnalisme Presisi: Pengangguran dan Kemiskinan" yang menampilkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam penanganan virus corona (Covid-19) yang digelar Indo Barometer.

Kepala Pusdiklatlitbang LPP RRI Adi Pramono mengklaim pihaknya tak terlibat sama sekali dalam proses riset, meski ada nama dan logo mereka saat survei itu dipublikasikan.

"Enggak (terlibat sama sekali), yang survei dan yang melakukan semuanya itu Indo Barometer," kata Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (27/5).


Meski begitu, Adi mengaku memang ada pembicaraan untuk menggelar survei bersama RRI tentang kemiskinan dan pengangguran. Pembicaraan itu, kata dia, belum mencapai kata sepakat.
Namun selanjutnya Indo Barometer mempublikasikan hasil survei tersebut. Kemudian survei itu mencantumkan elemen lain, yakni soal tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi-Ma'ruf dalam urusan penanganan corona.

"Ini kan bukan kesepakatan kita. Kesepakatan kita adalah masalah kemiskinan," ucapnya.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Puslitbangdiklat LPP RRI, turut disiarkan klarifikasi dari Indo Barometer. Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengakui bahwa seluruh proses pengolahan, riset, pengumpulan data, dan pengolahan hasil serta pembuatan laporan memang dikerjakan oleh Indo Brometer.

"Sekali lagi kami menegaskan, Indo Barometer yang mengumpulkan data, riset dan mengolah data," ujar Qodari dalam video klarifikasi yang diterima CNNIndonesia.com dari RRI, Rabu (27/5).

Poin pentingnya, masih kata Qodari, apa yang menjadi temuan riset yang kemarin dipublikasikan merupakan fakta yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan.

"Terpenting bahwa laporan atau analisanya itu tidak keluar dari temuan yang kita (tim Indo Barometer) peroleh di lapangan," ujar Qodari.

"Saya kira itu yang bisa kami sampaikan semoga riset ini bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi bangsa," tutupnya.

CNNIndonesia.com telah mencoba meminta konfirmasi ke Qodari langsung terkait bantahan RRI ini. Namun pesan singkat dan telepon yang dilayangkan tidak direspons sama sekali oleh Qodari.

Sebelumnya, Indo Barometer merilis hasil "Survei Jurnalisme Presisi: Pengangguran dan Kemiskinan". Dalam rilis survei itu, tertulis "Puslitbangdiklat RRI bekerja sama dengan Indo Barometer". Logo RRI pun tertera di seluruh halaman hasil survei.

Survei itu mencatat 53,8 persen publik tidak puas dengan penanganan pandemi virus corona (Covid-19) yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Survei itu juga menyebut 84,3 persen menyatakan tidak puas atas penanganan pengangguran yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Selain itu, 74,1 persen responden merasa tidak puas atas penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Survei dilakukan kepada 400 responden yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Metode yang digunakan adalah quota & purposive sampling. Margin of error tercatat kurang lebih 4,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (dhf/ain)

[Gambas:Video CNN]