Bolak-balik Berkas, Kasus Paniai Berdarah Berpotensi Mandek

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menangkap sinyalemen kasus pelanggaran HAM di Paniai, Papua, akan mandek seperti kasus HAM lain. Sinyalemen itu muncul setelah Kejaksaan Agung mengembalikan berkas dan dokumen kasus Paniai ke Komnas HAM beberapa waktu lalu.

"Penyelidikannya telah selesai dilakukan oleh Komnas HAM dan hasil penyelidikannya telah disampaikan kepada Jaksa Agung. Bulak-balik berkas ini berpotensi mandek, mengarah menjadi impunitas," kata anggota Tim Penyidik Komnas HAM untuk Kasus Paniai Munafrizal Manan dalam konferensi pers, Kamis (6/4).

Rizal, sapaannya, menyebut Kejaksaan Agung sudah dua kali mengembalikan berkas kasus Paniai ke Komnas HAM.

Menurut Rizal, pengembalian berkas kali ini merupakan yang tercepat. Dia bilang berkas kasus dikembalikan tepat 37 hari setelah dikirimkan oleh Komnas HAM pada 14 April 2020.

Lihat juga: Mahfud MD Jamin Tindaklanjuti Laporan Komnas HAM soal Painai

"Pengembalian berkas penyelidikan yang kedua ini disertai dengan argumentasi yang mirip pada saat pengembalian berkas yang pertama. Ini merupakan pengembalian yang relatif cepat," ujarnya.

Kejaksaan Agung pertama kali mengembalikan berkas kasus Paniai ke Komnas HAM pada 20 Maret. Berkas tersebut  dikembalikan Kejagung dengan alasan kurang bukti. Setelah melakukan pembenahan, Komnas HAM kemudian mengirimkan kembali berkas tersebut pada 14 April, tidak lama setelah itu pada 20 April, berkas tersebut kembali ke Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melihat bahwa pengembalian berkas ini menunjukkan kasus Paniai tidak akan menemukan kejelasan.

Lihat juga: Komnas HAM: Kasus Paniai Berdarah Masuk Pelanggaran Berat

Ia lantas meminta Presiden Joko Widodo mengikuti 5 cara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Paniai, Papua.

"Ini merupakan kesempatan bagi presiden untuk menepati janji keadilan, ada lima hal yang bisa dilaksanakan presiden," ujarnya dalam video conference.

Pertama, presiden harus memastikan proses penyidikan berjalan dan bekerja secara independen serta profesional sesuai dengan prinsip HAM.

Kedua, presiden harus memerintahkan bahwa siapapun yang terkait kasus Paniai agar bersikap kooperatif serta menegaskan bahwa penghalangan proses hukum atas kasus Paniai akan ditindak secara hukum berlaku.

Kemudian, Komnas HAM juga meminta presiden membentuk tim penyidik dan penuntut independen jika proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung tidak mendapatkan hasil.

Lihat juga: Polda Papua Bantah Rintangi Penyelidikan Paniai Berdarah

"Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi tokoh-tokoh kredibel, maka presiden dapat memerintahkan pembentukan tim penyidik khusus," kata Ahmad.

"Presiden juga dapat memperkuat kewenangan Komnas HAM agar dapat melakukan penyidikan dan penuntutan atas kasus pelanggaran HAM," imbuhnya.

Menurutnya, menyelesaikan kasus Paniai tidak sulit sebab kasus ini masih tergolong baru sehingga tidak kesulitan mengumpulkan bukti. Hanya saja perlu ada political will dari presiden agar kasus Paniai dapat diselesaikan.

"Lingkup Komnas HAM sesuai aturan yakni menemukan ada tidaknya tindakan pelanggaran HAM berat, kemudian terbukti ada, kami berikan bukti serta dokumen tersebut ke jaksa agung. Proses selanjutnya mudah dan sederhana," terang Ahmad.

(mln/wis)