Masuk Jakarta Masih Wajib SIKM selama PSBB Transisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan orang-orang yang tidak memiliki KTP Jabodetabek masih harus menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bila ingin memasuki atau meninggalkan Jakarta.

"Selama PSBB transisi SIKM tetap berlaku," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Senin (8/6).

Lihat juga: Jenazah Pasien Corona di Makassar Dibawa Paksa, Keluarga ODP

Kebijakan mengenai SIKM ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.


Dalam Pasal 4 ayat 3 Pergub tersebut dinyatakan, larangan bepergian keluar atau masuk provinsi DKI Jakarta hanya berlaku bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Namun larangan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang bekerja di 11 sektor, selama mengantongi SIKM.

Syafrin menjelaskan bahwa pemeriksaan SIKM Jakarta masih akan tetap dilakukan hingga penetapan wabah virus corona sebagai bencana nasional non-alam dinyatakan selesai.

Lihat juga: RSUD Dr Soetomo Surabaya Jelaskan Status PDP Ojol Meninggal

Pemeriksaan SIKM akan tetap dilakukan dengan lokasi pemeriksaan yang ditarik mundur, yaitu di perbatasan wilayah administrasi Jakarta dengan kawasan Bodetabek.

"Setelah 7 Juni, pengecekan kami tarik mundur, yaitu dilakukan di perbatasan wilayah administrasi Jakarta dengan Bodetabek," kata Syafrin.

Gugus Tugas Percepatan Penangana Covid-19 juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kreteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19. Dalam edaran itu diatur bawah orang yang bepergian hanya diwajibkan menunjukkan surat keterangan tes PCR dengan hasil negatif, atau rapid test dengan hasil nonreaktif. 

Lihat juga: Data Corona 8 Juni: ODP 38.791 dan PDP 14.090

Syarat lain adalah menunjukkan surat keterangan bebas influenza, mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada ponsel.

Tidak ada aturan spesifik mengenai kewajiban mengantongi SIKM atau surat keterangan sejenisnya, selain surat keterangan medis yang telah disebutkan.

(dmi/wis)

[Gambas:Video CNN]