RUU Ibu Kota Negara, Penataan Lingkungan Tak Diatur Rinci

Jakarta, CNN Indonesia -- Draf Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) tidak mengatur secara rinci tentang penataan ruang dan lingkungan hidup. Padahal, masalah lingkungan di Kalimantan Timur dinilai darurat untuk ditangani.

Sebelumnya, Pemerintah beberapa kali menyebut wilayah yang menjadi calon ibu kota baru berada di area yang mencakup Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pasal 28 ayat 1 RUU IKN hanya menyatakan bahwa penataan ruang dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang Pulau Kalimantan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, serta rencana detail tata ruang kawasan strategis nasional.

Lihat juga: Jokowi Akan Babat Habis Tambang Ilegal di Ibu Kota Baru

Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai rencana detail tata ruang kawasan strategis nasional akan diatur dengan peraturan presiden (perpres).

Pun demikian dengan penataan lingkungan hidup. Pasal 29 ayat 1 hanya menyatakan bahwa penataan lingkungan hidup akan dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan kawasan IKN dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, di ayat 2 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup diatur dengan perpres.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perpres," demikian bunyi Pasal 29 ayat 2 di draf RUU IKN.

Padahal, masalah penataan ruang dan lingkungan hidup merupakan hal yang mendapatkan sorotan tajam dari sejumlah kalangan terkait IKN yang dinyatakan akan berlokasi di Kalimantan Timur.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) khawatir pembukaan lahan untuk ibu kota akan merusak hutan lindung yang berimbas pada ketersediaan air, banjir, keberlangsungan satwa, ketersediaan energi, dan polusi.

Lihat juga: LSM Tuding Jokowi Bagi-bagi Megaproyek di Ibu Kota Baru

Selain itu, ada juga masalah lahan tambang yang mengepung wilayah ibu kota baru itu. Selain itu, lubang-lubang tambang ini kerap memakan korban. Masalah lain yang juga mengintai adalah pengabaian terhadap restorasi lahan tambang.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang, menyebut perlu pemulihan provinsi ini karena sudah menanggung beban eksploitasi sumber daya alam berpuluh-puluh tahun. Penunjukkannya menjadi wilayah ibu kota akan menambah beban lingkungannya.

"Wilayah ini tidak membutuhkan beban lingkungan baru dengan menjadikannya wilayah ibu kota," tuturnya, Selasa (27/9/2019).

Foto: CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani

Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menyebut seluruh wilayah di Kaltim telah dikepung berbagai konsensi tambang batu bara, perkebunan sawit, dan izin kehutanan.

"Seluruh wilayah provinsi [Kalimantan Timur] sudah tersandera konsensi pertambangan, perkebunan sawit, dan izin kehutanan," jelas Zenzi, Senin (26/9).

Saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com mengenai draf dan kemungkinan keberadaan surat presiden (surpres) RUU IKN ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tidak memberikan respons.

Lihat juga: Bappenas Pastikan Corona Tak Hentikan Pemindahan Ibu Kota

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyatakan bahwa draf RUU IKN belum masuk ke DPR RI hingga saat ini.

"Belum," kata dia, Rabu (10/6). (mts/arh)