Kepala BNPB ke Jokowi: 1 Dokter Paru Layani 130 Ribu Warga

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sedikit dokter spesialis paru-paru. Dia menyampaikan itu saat Presiden Joko Widodo mendatangi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (10/6).

"Kalau kita hanya mengandalkan kesehatan semata, kekuatan kita terbatas. Dokter paru-paru yang ada di negara kita jumlahnya kurang dari 2 ribu orang, artinya 1 orang dokter paru harus melayani lebih dari 130 ribu warga negara kita," kata Doni.

Lihat juga: BNPB Libatkan Ulama Atasi Corona Sesuai Perspektif Islam

Sebelumnya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) juga pernah merinci bahwa jumlah dokter spesialis paru di Indonesia hanya 1.106 orang. PDPI memprediksi Indonesia bakal kekurangan dokter spesialis paru jika kasus positif corona terus melonjak tiap harinya.

Meski demikian, Doni enggan pesimis dengan penanggulangan virus corona (Covid-19). Dia yakin penanggulangan tetap bisa dilakukan secara optimal asalkan didukung penuh oleh masyarakat.

Doni menyatakan rantai komando yang terstruktur dari tingkat pemerintah pusat hingga ke lingkup Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bisa diandalkan untuk mencegah penyebaran corona. Sosialisasi bisa disampaikan hingga ke level terbawah.

Lihat juga: Jokowi Lakukan Pengetatan Jika Ada Kenaikan Kasus Baru Corona

Dengan begitu, mengubah perilaku masyarakat agar lebih memperhatikan kesehatan bisa dilakukan maksimal.

"Kalau kita mampu mengubah perilaku masyarakat, maka upaya kita pencegahan adalah langkah yang terbaik," kata Doni.

Doni juga menegaskan komitmennya terkait arahan Presiden Jokowi untuk tetap mempertahankan masyarakat yang tak tertular Covid-19 untuk tetap sehat. Sebaliknya, bila masyarakat yang positif Covid-19 akan terus diobati sampai sembuh seperti sedia kala.

Lihat juga: Data Corona 9 Juni: PDP 14 Ribu ODP 38 Ribu

Doni menyatakan tim gugus tugas yang terstruktur dari pusat hingga daerah akan bekerja sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dan penuh kehati-hatian.

"Ini lah yang kami lakukan secara pararel, karena apa? karena ternyata jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga semakin banyak. Jadi kami mencoba untuk merangkum, merumuskan sebuah program sehingga pararel agar tidak terpapar covid tetapi juga tidak terkapar PHK," kata dia. (bmw/rzr/ugo)

[Gambas:Video CNN]