HUT Jakarta, Anies dan Nasib OK OCE hingga DP 0 Rupiah

Sudah hampir 3 tahun, Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 lalu.

Dalam perjalanannya, ia kemudian bekerja tanpa wakil, sebab Sandiaga Uno memutuskan mundur dari posisi tersebut pada Agustus 2018 untuk bertarung di Pilpres 2019.

Namun, sebagian warga Jakarta mungkin masih ingat sejumlah program unggulan Anies-Sandi kala itu. Saat ulang tahun Jakarta ke-493 dirayakan penuh khidmat, nampaknya sejumlah program unggulan tersebut tak jua kian mencuat.

Sebut saja program rumah DP nol rupiah, program kewirausahaan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE), integrasi transportasi hingga penghentian reklamasi.

Sebagian menganggap sejumlah program itu tak berjalan mulus.  Anggota DPRD Komisi B DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menuturkan program andalan Anies tak berjalan sesuai kampanye dahulu.

"OK OCE menurut saya 2-3 tahun ini enggak jalan. Kontribusinya minim," kata legislator yang membawahi bidang perekonomian ini kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Pendapat soal program OK OCE juga sempat mencuat saat kampanye Pilpres 2019 lalu, kala itu, Sandiaga berniat membawa program itu ke tingkat nasional.

Sandiaga sendiri, saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, sempat beberapa kali meresmikan pembukaan gerai OK OCE mart.

Pada Jumat dan Sabtu pekan lalu, CNNIndonesia.com mencoba untuk melihat kembali enam lokasi OK OCE yakni di Kalibata, Mampang, Pancoran, Cikajang, Kemayoran, dan Rawamangun.

Dari enam itu, hanya dua gerai yang masih beroperasi, yakni di Kemayoran dan Rawamangun, sisanya, sudah tutup dan berganti dengan toko lain.

Kepala Toko OK OCE Mart Kemayoran Fathan tak menampik bahwa memang banyak gerai-gerai yang tutup, karena sepinya pengunjung.

"Kita dari awal 2018, alhamdulillah masih. Yang masih operasi juga itu di Rawamangun. Pemilihan tempat juga berpengaruh," kata dia.

Dia menjelaskan, gerai itu sendiri didirikan oleh 100 orang investor. Pendirian dilakukan dengan kolaborasi bersama UMKM Kecamatan Kemayoran yang pernah mengikuti pelatihan OK OCE.

"Isi produknya 20 persen itu dari produk UMKM itu, sengaja kita taruh di depan juga," kata dia.

Dari pantauan CNNIndonesia.com selama hampir sejam sejak pukul 16.00 WIB, gerai itu sendiri terlihat sepi pembeli. Hanya ada satu orang yang terlihat berkunjung. Kondisi sepi juga terlihat di gerai OK OCE Rawamangun.

Awalnya Pemprov DKI mengadakan kegiatan Pencanangan 200.000 Wirausaha baru dan Wirausaha Naik Kelas melalui Program Kewirausahaan OK OCE pada 14 Desember 2017.

Program OK OCE kemudian lebih sering didengar dengan sebutan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018.

Program itu kemudian disempurnakan. Pada 2020, Jakpreneur dikenalkan sebagai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yang merupakan penyempurnaan program PKT.

Gilbert mengaku, sudah mendengar adanya perubahan nama itu. Namun, meski ada perubahan nama, ia berasumsi program itu tidak akan berjalan maksimal, apalagi di tengah kondisi Jakarta melawan virus corona saat ini.

"Jadi secara common sense, saya skeptis akan jalan, karena skala prioritasnya dia," katanya.

Dalam laman resminya, sedikitnya ada 111.108 peserta yang tergabung dalam Jakpreneur itu.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu, untuk konfirmasi beberapa hal mengenai Jakpreneur. Namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan tak merespons pesan singkat dan telpon.

Pada Maret 2017, Sandiaga Uno yang berkaos merah meresmikan OC OKE pertama di Cikajang, Jakarta Selatan. "OK OCE Mart adalah hasil kolaborasi bersama, iuran bersama dan kebermanfaatannya semoga bisa dinikmati oleh warga Jakarta," tuturnya saat itu.

OK OCE Mart di kawasan Kalibata, Jaksel yang akhirnya tutup. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Rumah DP Nol Rupiah

Janji kampanye Anies-Sandi lainnya adalah program rumah DP nol rupiah. Hunian yang dibangun oleh pemerintah Jakarta adalah berbentuk rumah susun.

Pembangunan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Sarana Jaya dengan pembiayaan menggandeng PT Bank DKI Jakarta. Proses pembiayaan dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Berdasarkan Pergub itu, dana proses pembiayaan uang muka kepemilikan rumah diatur bersumber dari APBD dan dana lain yang sah sesuai perundang-undangan.

Namun, dalam perjalanannya, Anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk program rumah tanpa DP pada 2020 dipotong menjadi Rp500 miliar dari awal Rp2 triliun.

Pemotongan ini disepakati bersama di Rapat Badan Anggaran DKI Jakarta antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta akhir tahun lalu.

Kepala UPT program DP nol rupiah kala itu, Zikran Kurniawan mengakui pemotongan anggaran tersebut akan sangat berdampak bagi pembiayaan dana talangan DP 0 Rupiah. Oleh karenanya, pihaknya bersama Bank DKI berusaha mencari sumber pendanaan lain.

Selain soal anggaran, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri juga pernah mendalami adanya dugaan korupsi pembelian aset oleh PD Sarana Jaya periode 2018-2020 untuk lahan proyek rumah DP nol rupiah.

Pembangunan proyek program Samawa atau program rumah DP 0 rupiah di Jakarta, Sabtu (27/7). Program rumah DP 0 rupiah merupakan program fasilitasi pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi untuk mengatasi masalah kepemilikan rumah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, program rumah DP nol rupiah yang digembor-gemborkan Anies pada kampanye itu hanya sekedar slogan.

"Rumah DP nol sampai sekarang baru slogan doang, tidak menunjukkan hasilnya sebagai sebuah jawaban terhadap kebutuhan Jakarta atas perumahan,"kata dia.

Meski sudah ada pembangunan hunian untuk DP 0 rupiah di wilayah Jakarta Timur dan sudah ditempati, menurutnya hal itu tidak menunjukkan keberhasilan program tersebut.

Dilansir dari pemberitaan media, hingga awal tahun ini, peminat untuk rumah DP nol rupiah ini tergolong sepi. Contohnya di lokasi Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dari 780 unit rumah yang disediakan, baru 85 unit rumah yang terisi.

Diketahui, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengakui bahwa sebagian rumah di Pondok Kelapa itu sudah ditempati. Namun ia tidak menjawab secara detail terkait dengan angkanya.

"Sudah selesai (pembangunan), sebagian sudah ditempati," kata dia

CNNIndonesia.com kemudian mencoba untuk melihat langsung lokasi rumah DP 0 rupiah yang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, namun petugas keamanan tidak mengizinkan untuk masuk.

Berdasarkan keterangan salah seorang warga sekitar daerah Pondok Kelapa, hunian yang dibangun itu memang sudah ditempati, namun menurutnya kondisinya tidak terlalu ramai.

"Kalau lihat orang yang keluar masuk kayaknya enggak banyak," kata pria tanpa mau disebutkan namanya.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai pelbagai program tersebut belum ada yang memperlihatkan hasil yang maksimal "Banyak yang enggak jalan. OK OCE itu mana, rumah DP nol itu gimana sekarang," kata dia.

Diketahui, pada akhir tahun lalu terdapat 1.400 pengisi formulir rusun DP nol rupiah, namun hanya sekitar 225 orang yang disetujui kreditnya oleh bank.

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penerima manfaat rumah murah itu memang memiliki sedikitnya tujuh syarat.

[Gambas:Youtube]

Ini terdiri dari warga yang memiliki KTP; tinggal di daerah paling sedikit 5 tahun; belum memiliki rumah yang dibuktikan keterangan lurah setempat; belum pernah menerima subsidi dari pemerintah pusat dan daerah; memiliki surat nikah atau akta nikah, memiliki NPWP hingga SPT Tahunan PPH orang pribadi.

Selain tujuh syarat itu, Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan menyatakan sebelumnya bahwa warga dalam kategori MBR itu perlu pengelolaan keuangan yang baik.

"Program ini memang menyasar pemohon dengan kondisi keuangan dan pengelolaannya yang baik. Meski masuk dalam kategori, peserta program ini perlu memiliki kondisi keuangan yang sehat dengan pengelolaan yang juga baik," ujar Dzikran dalam keterangan PPID pada Agustus tahun lalu.

Dalam hal ini, Anies menyatakan ada situasi tertentu yang dihadapi warga MBR ketika ingin mengajukan permohonan kredit ke bank. "Intinya, minat tinggi, kemampuan tinggi, tapi ada situasi yang tak seperti pembeli menengah ke atas," tegasnya pada Desember lalu.