Mahfud Respons KPU Soal Pilkada: Dana Sudah Terselesaikan

CNN Indonesia | Sabtu, 27/06/2020 00:25 WIB
Warga binaan Lapas Sukamiskin yang juga mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat memberikan hak suaranya di TPS 51 Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/6).  Lapas Klas I Sukamiskin menggelar pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk 201 warga binaan yang berada di Lapas tersebut. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/ama/18 Ilustrasi gelaran pilkada. (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Surabaya, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) Mahfud MD mengklaim tak ada masalah anggaran Pilkada Serentak 2020.

Sebelumnya, Pilkada 2020 sendiri sudah disepakati untuk mundur ke 9 Desember 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Belakangan, KPU membuka kemungkinan pengunduran lagi Pilkada 2020 secara lokal karena anggaran dari pemerintah belum cair. 

"Soal dana sudah terselesaikan. Ini penting karena ada berita KPU tidak siap, menunda lagi, saya pastikan dana itu sudah cair dan siap," kata Mahfud di Surabaya, Jumat (26/6).


Namun demikian, ia mengakui ada beberapa KPU di daerah yang belum menerima kucuran anggaran itu.

"Cuma beberapa KPUD belum menyerahkan rincian kebutuhan, rincian penggunaan, sehingga memang belum ditransfer. Tapi uangnya sudah ada, sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan," katanya.

Maka itu, ia pun meminta agar KPUD untuk segera menyerahkan rincian kebutuhannya kepada KPU Pusat, agar anggaran tersebut bisa segera dicairkan ke daerah.

"Maka itu KPUD yang belum menyerahkan rinciannya, segera sampaikan ke KPU Pusat, agar bisa ditransfer untuk kelancaran pilkada tanggal 9 Desember 2020," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya mempertimbangkan penundaan Pilkada Serentak 2020 untuk daerah-daerah yang nihil anggaran bagi pembelian alat pelindung diri (APD).

Arief menjelaskan awalnya pemerintah menjanjikan tambahan anggaran Rp1,024 triliun kepada KPU RI dan Bawaslu RI pada 15 Juni. Kemudian tenggat itu diundur hingga Rabu (24/6), belum kunjung ada pencairan dana.

(frd/arh)

[Gambas:Video CNN]