Muhadjir Sebut Ada Daerah yang Tak Patuhi Pusat Atasi Corona

CNN Indonesia | Selasa, 30/06/2020 16:12 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy memebrikan keterangan di Istana, Senin (22/6) Menko PMK Muhadjir Effendy. (Foto: Rusman-Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut ada beberapa daerah yang tidak mengindahkan aturan pemerintah pusat sehingga berimplikasi pada kenaikan jumlah kasus positif virus corona (Covid-19).

Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Perkembangan Penanganan Covid-19 melalui telekonferensi dari Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (29/6). Rapat turut dihadiri Menteri Kesehatan dan sejumlah perwakilan kementerian/lembaga lainnya, stakeholder terkait termasuk para kepala daerah.

Meski demikian Muhadjir tidak menyebut daerah mana saja yang tidak mematuhi aturan pusat. Dia hanya menekankan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tak bisa menyelesaikan wabah virus corona sendirian.


"Kita perlu kerja keras lagi terutama untuk wilayah-wilayah yang masih berstatus merah, oren, atau kuning," ujarnya seperti diberitakan di laman resmi Kementerian PMK.

"Tolong dijadikan pedoman apa yang sudah dibuat melalui aturan protokol kesehatan dengan melibatkan semua pihak dalam pentahelix," kata Muhadjir.

Ia juga mengingatkan pelibatan akademisi dalam menangani wabah Covid-19 ini. Menurutnya tak perlu ada izin ke pusat untuk menjalin kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi.

Muhadjir mengakui saat ini pemerintah dihadapkan pada dilema antara berusaha keras melindungi warga dari wabah Covid-19 atau menjaga stabilitas ekonomi. Namun dia menegaskan dua hal tersebut harus dijaga bersamaan.

Untuk melakukan itu, Muhadjir mengutip apa yang disampaikan Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugur Tigas  Pusat Penanganan Covid-19 Doni Monardo bahwa dibutuhkan cara-cara inovatif ataupun terobosan baru dalam menangani Covid-19.

"Dua-duanya harus dijaga, keselamatan warga serta keberlanjutan denyut nadi ekonomi bangsa," ujar Menko PMK.

Tapanuli Utara Kekurangan Cartridge

Pada kesempatan berbeda, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan mengeluhkan kurangnya cartridge untuk memeriksa pasien terkait virus corona (Covid-19) di daerahnya.

Cartridge merupakan salah satu komponen dalam mesin TB-TCM yang berperan melacak keberadaan antigen virus corona dalam cairan spesimen.

Keluhan itu ia sampaikan dalam Webinar Bertema Politik Kesehatan Berdikari yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Selasa (30/6).

"Kami mohon kiranya TCM kita, saya sudah surati Pak Menteri juga soal kekurangan, karena sekarang, sisa 39, kalau bisa cartridge ditambah lagi ke kami pak, agar kiranya kami bisa melayani sesuai surat Kemenkes," kata dia.

Selain itu, ia mengusulkan kepada Terawan agar dalam penyajian data pasien terkait Covid-19 tidak berbasis data di KTP. Cara itu menurutnya justru menyulitkan proses tracing.

"Kalau bisa ada sinergitas data. Kalaupun memang berdasarkan KTP di suatu daerah, tapi dimana dia tertular positif, di situ dicantumkan nama si pasien," kata dia.

Masukan lain adalah meminta Terawan menentukan rumah sakit di daerah-daerah yang setidaknya mampu menangani pasien dari minimal 3 Kabupaten/Kota. Rumah sakit itu, kata dia, juga harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai

"Ketika terjadi ledakan, semua bisa di tracing dan dilakukan langsung perawatan," kata dia.

Menanggapi keluhan kurangnya Cartridge di Tapanuli Utara itu, Terawan mengatakan akan langsung menindaklanjutinya.

"Kalau begitu bisa menjadi prioritas. Mohon nanti contact person untuk bisa dikirimkan," kata dia

(tst/yoa/wis)

[Gambas:Video CNN]