PDIP Buka Suara soal Keluhan Jokowi Atas Bansos Corona

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Eriko Sotarduga menyatakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara tidak bisa kerja sembarangan dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Pernyataan ini disampaikan Eriko merespons kelambanan penyaluran bansos yang sempat disoroti Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Eriko berkata penyaluran bansos tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena bersumber dari dana masyarakat. Dana tersebut penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.

"Tidak bisa sembarangan, karena itu kan dana dari masyarakat juga, harus dipertanggungjawabkan, bukan begitu saja dibagikan," kata Eriko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/6).

Dia mengaku pernah menanyakan masalah penyaluran bansos yang memakan 30 persen anggaran di bidang sosial itu ke Juliari secara langsung. Menurutnya, Jualiari berkata penyaluran bansos tidak bisa dilakukan oleh Kemensos secara langsung.

Pasalnya, penyaluran harus dilakukan sesuai aturan dan dengan data-data yang jelas. Sebab, kalau salah, bantuan sosial bisa tersalur ke masyarakat yang tidak berhak.

Menurutnya, kasus salah sasaran dalam penyaluran bansos sering terjadi, termasuk selama pandemi virus corona. Kesalahan tersebut salah satunya terjadi pada salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta.

Meskipun telah menjadi seorang wakil rakyat yang memiliki penghasilan layak, seorang anggota DPRD Jakarta masuk dalam daftar masyarakat penerima bansos corona.

"Jangan sampai niatnya baik, akhirnya jadi salah, karena juga terbukti beberapa yang tumpang tindih. Anggota DPRD DKI, rekan saya menerima. Ini kan cukup menjadi tanda tanya, berarti ada soal pendataan belum sempurna," ucap anggota DPR RI itu.

"Sekali lagi, di dalam ketidaksempurnaan ini jangan menghilangkan niatnya baik, kinerjanya yang demikian baik," imbuhnya.

Eriko menambahkan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada Kemensos agar melibatkan pengurus RT dan RW dalam penyaluran bansos. Bahkan, menurutnya, tokoh agama hingga tokoh adat juga bisa dilibatkan agar penyaluran bansos dapat berjalan dengan benar.

"Tidak mungkin dia terlalu jauh dari hal yang tidak benar, karena kalau sampai tidak adil pasti akan didatangi warganya. Kenapa saya tidak dapat, kenapa yang sana dapat, kan begitu. Ini juga perlu kita libatkan. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, baik tokoh agama, tokoh adat perlu kita libatkan," tutur Eriko.

Jokowi sebelumnya menyoroti laporan belanja kementerian yang dinilainya masih standar. Sorotan salah satunya dia alamatkan pada kinerja pengelolaan anggaran Kemenkes.

Jokowi mengatakan pihaknya telah menggelontorkan anggaran Rp 75 triliun ke Kemenkes. Tapi sampai saat ini anggaran itu baru dimanfaatkan 1,53 persen.

Atas kondisi itu, Jokowi memerintahkan Kemenkes segera mempercepat pemanfaatan anggaran tersebut. Selain itu, Jokowi menyoroti pembagian bantuan sosial ke masyarakat yang belum mencapai 100 persen.

Jokowi meminta seluruh pihak terkait segera bertindak, jika menemukan masalah segera diatasi. Khusus untuk bansos, Jokowi ingin agar penyaluran ke masyarakat dilakukan maksimal.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan, ini extraordinary harusnya 100 persen," tegasnya.