Bakamla: Harus Ada Ketua Kelas Awasi Laut Indonesia

CNN Indonesia | Kamis, 02/07/2020 12:52 WIB
Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia. Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia mengatakan perlu ada lembaga yang menjadi komandan untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia (CNN Indonesia/ Aulia Bintang)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan perlu ada lembaga yang menjadi 'Ketua Kelas' untuk memimpin pengawasan dan penindakan hukum di seluruh perairan Indonesia. Saat ini, kata Aan, masih ada belasan lembaga yang memiliki kewenangan berbeda-beda di ranah kelautan.

"Harus ada ketua kelas yang mengatur di laut," kata Aan saat berkunjung ke kantor redaksi CNNIndonesia.com, Gedung Trans Media, Jakarta, Rabu (1/7).

Aan menjelaskan saat ini setidaknya ada 13 kementerian dan lembaga yang memiliki wewenang masing-masing di ranah kelautan. Semua kementerian dan lembaga itu juga rata-rata memiliki aturan hukum dan undang-undang sendiri.


Setidaknya ada 24 produk undang-undang yang berlaku di perairan Indonesia. Namun, kata Aan, belum ada lembaga yang ditunjuk menjadi komandan utama dalam hal penindakan hukum.

Saat ini di laut, ada simpang siur dalam hal kewenangan penindakan hukum. Akibatnya, kapal pelaku ekonomi bisa diperiksa berkali-kali oleh aparat yang berbeda sehingga meningkatkan biaya operasional.

"Mengelola laut yang begitu luas di Indonesia itu enggak bisa sendiri-sendiri. Harus ada dirijennya, harus ada ketua kelasnya," kata dia.

Aan lalu menyinggung pernyataan Presiden Jokowi saat dirinya dilantik menjadi Kepala Bakamla pada Februari lalu. Kala itu, Jokowi ingin Bakamla menjadi coast guard Indonesia dan memimpin pengawasan di laut.

Jokowi mengatakan regulasinya masih digodok. Aan mengamini hal itu. Butuh waktu tidak sebentar untuk membuat suatu regulasi hingga disahkan.

Salah satu regulasi yang dimaksud adalah RUU Omnibus Law Kelautan. RUU itu nantinya akan menyederhanakan sekitar 24 undang-undang tentang kelautan. Pula, bakal mengatur Bakamla menjadi coast guard dan ketua kelas di perairan Indonesia.

"Nanti ada Omnibus Law misalnya penegakan hukum, tapi kan buat undang-undang itu enggak cepat, paling cepat itu setahun dua tahun tapi ini sudah masuk prolegnas sudah jadi prioritas. Mudah-mudahan awal 2021 segera terwujud," kata dia.

Pada Februari lalu, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa Bakamla bakal menjadi lembaga yang memimpin pengawasan laut Indonesia. Dia mengatakan itu usai melantik Aan Kurnia menjadi Kepala Bakamla yang baru.

"Kita harapkan ke depan Bakamla itu menjadi embrio coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain itu kembali ke institusinya masing-masing dan di laut yang diberi kewenangan hanya Bakamla," kata Jokowi di Istana Negara pada 12 Febuari lalu.

(tst/bmw/sur)

[Gambas:Video CNN]