Kepala Bakamla Sebut Tata Kelola Laut Indonesia Belum Optimal

CNN Indonesia
Selasa, 23 Jun 2020 09:13 WIB
Kepala Badan Keamanan Laut, Laksdya Aan Kurnia menyebut dalam Omnibus Law Kelautan segala bentuk penegakan hukum di laut akan dipegang oleh Bakamla, Rabu (19/2).
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia menilai tata kelola laut Indonesia belum optimal. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia menyebut tata kelola keamanan laut di Indonesia belum berjalan secara optimal. Tumpang tindih kebijakan hingga proses hukum di perairan Indonesia kerap terjadi antara satu lembaga dengan lembaga lain.

Padahal menurutnya, tata kelola keamanan laut yang ideal mestinya dibangun dari peran elemen kelembagaan yang dilandaskan pada kesamaan visi dan paradigma hingga penyederhanaan peraturan lantaran di laut sendiri ancaman dari berbagai sisi masih kerap terjadi.

"Proses tata kelola keamanan laut ini (harusnya) dikelola dalam satu pintu sehingga output dari tata kelola satu pintu ini adalah tata kelola keamanan laut yang baik dan terbangun sistem kewaspadaan maritim serta pemanfaatan sumber daya secara optimal," kata Aan melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (23/6).

Lagi pula kata Aan, ancaman kemaritiman yang kerap menyerang Indonesia dari sisi laut masih banyak. Setidaknya, kata Aan, ada delapan bentuk ancaman faktual dan potensial yang bisa terjadi di laut.

Aan menyebut kedelapan ancaman ini yakni pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan di laut, trans organized crime, illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF), pencemaran di laut, terorisme di laut, dan invasi.

Kapal patroli Bakamla KN. Belut Laut – 4806, yang sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah Zona Kamla Barat menangkap sebuah Kapal Motor yang diduga merupakan kapal penampung BBM, di perairan Selat MalakaKapal patroli Bakamla KN. Belut Laut - 4806 saat patroli di wilayah Zona Kamla Barat menangkap Kapal Motor yang diduga merupakan kapal penampung BBM di perairan Selat Malaka. (Dok. Puspen TNI)

"Dari bentuk ancaman tersebut, invasi merupakan ancaman yang paling kecil terjadi (least likely) meskipun berbahaya terhadap kedaulatan," kata Aan.

Sementara itu, ancaman yang paling sering terjadi adalah IUUF dan trans organized crime. Keduanya, kata Aan, bahkan menjadi ancaman paling berbahaya karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang.

Meski begitu, Aan mengatakan pihaknya telah menyusun konsep dan strategi maritim Indonesia yang bisa diterapkan dalam menghadapi ancaman-ancaman maritim itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menjelaskan strategi maritim ini bertumpu pada presence at sea sebagai strategi keamanan maritim, explore the sea sebagai strategi ekonomi maritim, dan trust build by sea sebagai strategi diplomasi maritim.

"Semuanya bisa dilakukan dengan penguatan keamanan laut dan sinergisme antarlembaga di laut," kata Aan.

(tst/pmg)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER