Habiburokhman Curigai Ada yang Atur Joko Tjandra Masuk RI

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman khawatir ada pihak-pihak tertentu yang mengatur kepulangan buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra ke Indonesia agar tidak terdeteksi.

Bahkan, ia mengaku khawatir bahwa pengaturan itu telah didesain agar Djoko bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya tanpa terdeteksi kemudian dinyatakan bebas.

"Kami khawatir, ada pihak yang sudah mengatur beliau masuk tanpa terdeteksi [kemudian] mengajukan PK. Jangan sampai PK-nya menang, beliau bebas," kata sosok yang akrab disapa Habib itu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/7).

Ia pun prihatin sekaligus kecewa setelah mendengar informasi yang menyebutkan bahwa Djoko telah pulang ke Indonesia.

Habib juga tidak bisa menerima berbagai alasan yang diungkapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengungkapkan Djoko pulang ke Indonesia menggunakan identitas palsu.

Menurutnya, penjelasan Yasonna itu sangat dangkal di era teknologi serba canggih seperti saat ini.

"Ini zaman canggih, kalau menteri bilang mungkin pakai nama lain, itu penjelasan sangat dangkal. Kita punya alat sensor wajah, sensor mata, dan sebagainya. Masa enggak bisa terdeteksi orang pakai paspor palsu dan identitas lain kalau orangnya itu-itu saja," tuturnya.

Pun begitu dengan pernyataan Yasonna yang tak menutup kemungkinan Djoko pulang ke Indonesia melalui jalur tikus.

Ia justru mempertanyakan langkah pemerintah yang tak pernah menutup jalur tikus masuk ke wilayah Indonesia.

"Mau di jalur tikus, jalur semut, jalur tikusnya di mana? Kok, tahu ada jalur tikus, enggak ditutup jalur tikusnya? Jangan-jangan selama ini para buronan itu sudah pulang semua, para pencuri uang rakyat sudah kembali atau keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Merespons ini semua, Habib mengaku akan meminta Komisi III DPR RI segera memanggil Yasonna dan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait keberadaan Djoko.

Menurutnya, evaluasi besar perlu dilakukan terhadap Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam masalah ini.

"Ini harus ada evaluasi keras terhadap kerja di bidang imigrasi," kata Habib.

Sebelumnya, Yasonna bilang ada dua kemungkinan Djoko masuk Indonesia. Dua opsi itu yakni lewat jalur tikus atau menggunakan identitas palsu.

Yasonna mengatakan hal itu mungkin saja dilakukan sebab Ditjen Imigrasi Kemenkumham tidak mencatat kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia lewat bandara atau pelabuhan resmi.

"Kemungkinannya pasti ada kalau itu benar bahwa itu palsu atau tidak, kita tidak tahu. Melalui pintu-pintu yang sangat luas di negara apa namanya itu pintu tikus, jalan tikus," kata Yasonna kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7).

Opsi Cara Masuk

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan setidaknya ada dua dugaan bagaimana cara Djoko menyelusup masuk ke Indonesia.

Djoko, kata dia, menggunakan paspor Indonesia dengan nama yang telah diganti atau menggunakan paspor Papua Nugini.

"Terdapat potensi beberapa opsi masuk Indonesia: Paspor Indonesia dengan nama Joko Soegiarto Tjandra atau Tjan Kok Hui, Paspor Papua Nugini dengan nama Joko Soegiarto Tjandra atau Tjan Kok Hui," ujar Boyamin kepada CNNIndonesia.com, Kamis petang.

Pihaknya pun mengaku akan melaporkan dugaan malaadministrasi terkait masuknya Djoko Tjandra itu ke Ombudsman RI.

Kuasa hukum Djoko, Andi Putra Kusuma mengaku tak tahu bagaimana kliennya bisa masuk Indonesia. Ia pun membenarkan bertemu dengan Djoko saat mendaftarkan permohonan PK di PN Jakarta Selatan.