Anies Kerahkan TNI-Polri Jaga Pasar, Pembeli Makin Khawatir

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengkritisi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengerahkan personel TNI dan Polri untuk memperketat penjagaan di area pasar. Langkah ini dinilai justru akan membuat pembeli khawatir untuk mendatangi pasar.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Ikappi Reyandli Sarijowan mengatakan seharusnya Pemprov DKI Jakarta menyiapkan protokol kesehatan yang lebih efektif dibandingkan menambah personel TNI dan Polri.

"(Penambahan personel TNI dan Polri) menambah kekhawatiran pengunjung untuk datang ke pasar, dan juga membuat psikologis pedagang semakin takut," kata Reynaldi saat dikonfirmasi pada Jumat (3/7).

Pasar menjadi salah satu area yang akan diawasi secara fokus pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase kedua. Pasalnya, pasar berpotensi menjadi pusat penyebaran virus corona (Covid-19).

Pada pelaksanaan PSBB transisi fase pertama, ada 19 pasar di Jakarta yang ditutup karena sejumlah pedagang terpapar virus corona. Sementara, berdasarkan data Pasar Jaya, per Selasa (30/6), jumlah pedagang yang positif virus corona mencapai 142 orang.

Oleh karena itu, Pemprov DKI berencana memperketat pengawasan di pasar dengan mengerahkan personel TNI dan kepolisian. Selain itu, nantinya jumlah pengunjung juga harus dibatasi 50 persen dari kapasitas pasar.

Terkait pembatasan kapasitas, menurut Reynaldi dipastikan tidak akan berjalan efektif. Sebab, ia menilai, karakteristik masyarakat yang berkunjung ke pasar berbeda-beda.

"Sesungguhnya untuk membatasi pengunjung juga sulit untuk implementasinya, pengunjung itu punya karakter yang tidak hanya berbelanja di satu kios saja, otomatis akan menyebar ke beberapa kios," jelasnya.

Menurut dia, langkah yang seharusnya diambil adalah dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 yang lebih efektif dan pembuatan sekat plastik antar pembeli.

"Kami mendorong agar diberikan sekat plastik antar-pedagang dan pembeli," ujar Reynaldi.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang meniadakan aturan ganjil genap toko di pasar. Menurut Reynadli, langkah tersebut sejak awal dirasa tidak efektif.

"Tentu, sejak awal kami kan mendorong untuk ada langkah strategis, ganjil genap itu opsi terakhir. Terbukti bahwa implementasinya tidak efektif," tandasnya.