Kasus Kondesat, Jaksa Rampas Aset Kilang Minyak Honggo

CNN Indonesia | Rabu, 08/07/2020 04:30 WIB
Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono memberikan keterangan kepada awak media seusai menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (20/12). ANTARA FOTO/Pool/M Agung Rajasa/16 Jampidsus Ali Mukartono. (ANTARA FOTO/Pool/M Agung Rajasa).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung mengeksekusi sebagian isi putusan hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap terpidana kasus korupsi kondensat yang juga mantan Direktur Utama PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) Honggo Wendratno.

Aset yang dirampas merupakan barang bukti berupa kilang Tuban LPG Indonesia si Jawa Timur dan uang senilai Rp97 miliar sesuai putusan pengadilan.

"Uang Rp97 miliar ini bukan uang pengganti, tetapi merupakan perampasan," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (7/7).


Ali menjelaskan, eksekusi itu menyusul vonis hakim pada Senin (22/6) lalu dan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya dapat mengeksekusi putusan itu meskipun hingga saat ini Honggo selaku terpidana masih buron.

Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp37 triliun. Namun, pihak Kejaksaan masih mengejar kekurangan kerugian negara dengan menyita aset-aset terkait kasus tersebut.

"Jadi keseluruhan perkara ini kerugian keuangan negara sekitar Rp35 triliun, tetapi terakhir masih ada kekurangan 128 juta US Dollar sekitar Rp1,7 sampai 1,8 triliun. Dari kekurangan ini diperhitungkan harga kilang tadi," pungkasnya.

Uang tersebut disetorkan ke kas negara melalui Kementerian Keuangan untuk dikelola negara. Dalam eksekusi putusan itu, hadir juga Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang turut menjadi saksi.

Sebagai informasi, terdakwa Honggo sebelumnya telah divonis bersalah dan melakukan korupsi dalam penunjukan kondensat bagian negara.

Honggo divonis secara in absentia atau tanpa kehadirannya dalam sidang karena hingga saat ini masih berstatus buron.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," Kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/6) dikutip dari Antara.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan itu sedikit lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung yang meminta agar Honggo divonis 18 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

(mjo/osc)

[Gambas:Video CNN]