Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah terutama di daerah Papua dan Papua Barat belum tersalurkan dengan maksimal.
Progres Bansos regular per 5 Juli 2020 khususnya Program Sembako untuk alokasi Juni di Provinsi Papua Barat baru mencapai 50,7 persen, sementara di Provinsi Papua hanya mencapai 42,5 persen.
"Ada beberapa kabupaten di Papua Barat yang belum terjangkau bansos karena kesulitan transportasi," kata Muhadjir melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (8/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendala belum tersalurkannya bansos, kata Muhadjir, bukan hanya faktor transportasi yang sulit diakses. Alasan lainnya, lantaran data dari daerah yang belum dikirim ke Kemensos juga menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya penyaluran bansos ke Papua.
Padahal, sambung Muhadjir, bantuan sosial itu disalurkan untuk membantu masyarakat yang saat ini terdampak akibat pandemi Covid-19. Bahkan kata Muhadjir ada beberapa kabupaten di Papua Barat yang belum terjangkau bansos sama sekali.
"Saya minta ini agar segera dipercepat," kata Muhadjir.
Sementara itu, terkait progres program bansos nonreguler, Bantuan Sosial Tunai (BST) per-5 Juli 2020 pada tahap 1 di Provinsi Papua Barat baru mencapai 57,8 persen, tahap 2, 57,8 persen, dan tahap 3 23,1 persen. Sedangkan di Provinsi Papua untuk tahap 1 baru mencapai 43,1 persen, tahap 2, 42,3 persen dan tahap 3, 20,1 persen.
Tak hanya itu, Muhadjir juga mengatakan untuk program kartu sembako di Papua dan Papua Barat bahkan ada sejumlah kabupaten kota yang belum terjangkau oleh himpunan bank milik negara (Himbara).
"Untuk penyaluran program kartu sembako di Papua dan Papua Barat ada 31 kabupaten/kota yang tidak dijangkau Himbara sehingga serapan bansos dari pusat untuk Papua dan Papua Barat termasuk yang masih rendah," kata Muhadjir,
"Begitupula saat salur BST ada daerah yang lambat salur karena aksesnya sulit. Mekanisme salur bansos di Papua akan segera disesuaikan sehingga bantuan segera dapat diterima masyarakat," jelasnya.
(tst/ain)