Bandung Akan Aktifkan Lagi Check Point di Wilayah Perbatasan

Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyatakan hasil evaluasi dan kajian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat menunjukkan urgensi memberlakukan kembali posko pemeriksaan atau check point di perbatasan Kota Bandung.

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Bandung untuk menindaklanjuti wacana mengaktifkan kembali titik pemeriksaan tersebut.

"Hasil dari evaluasi pengamatan gugus tugas di lapangan mengusulkan ke saya untuk memberlakukan lagi check point. Tentu saya harus koordinasi lagi dengan Forkompimda. Mudah-mudahan besok kita bisa rapatkan. Kalau ketemu dengan forkompimda kita akan bahas itu," ujar Oded di Bandung, Kamis (9/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung E.M. Ricky Gustiadi mengatakan pengaktifan kembali check point karena kondisi Kota Bandung sudah berada di zona biru. Sedangkan kota dan kabupaten sekitarnya masih di zona kuning, sehingga ada potensi penularan dari wilayah zona di sekitarnya.

"Potensi penularan itu lebih tinggi oleh tetangga kita. Karena pergerakan mobilitas menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi," ujarnya.

Antrean kendaraan saat pemeriksaan surat kelengkapan syarat masuk wilayah Jabodetabek di KM 47 Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). (Antara Foto/Puspa Perwitasari)

Namun demikian, kebijakan tersebut masih harus didiskusikan dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Bandung. Forum LLAJ ini terdiri dari berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Kota Bandung, kepolisian, unsur TNI, dan stakeholder transportasi lainnya.

Jika diberlakukan, Ricky menyatakan rencananya titik pengecekan hanya akan ditempatkan di ring dua dan ring tiga, yakni di batas-batas kota saja.

"Evaluasi gugus tugas Provinsi Jawa Barat terhadap pengawasan penegakan hukum pencegahan Covid-19 ini, kita rangking satu. Sehingga dipandang perlu kebijakan tersebut untuk dilanjutkan," ujarnya.

Selain itu, diskusi teknis juga akan melibatkan perwakilan daerah di Bandung Raya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, seperti Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.

"Untuk secara teknisnya, diperlukan atau tidak, akan kita diskusikan dengan Forum LLAJ. Kalau perlu diundang, ya diundang juga kota kabupaten sebelah, supaya nanti pelaksanaan ini efektif dan efisien," kata Ricky.