Mardani PKS Usul Jumlah Kementerian Dipangkas Jadi 20

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengusulkan agar kementerian yang kini berjumlah sebanyak 34 bisa dipangkas menjadi 20 kementerian.

"Dari awal saya teriak, saya usulin kementerian jumlahnya enggak 34, paling banyak 20, 15 lebih baik," kata Mardani dalam tayangan Secret at Newsroom (Setroom) yang ditayangkan CNNIndonesia TV, Kamis (9/7).

Lebih lanjut, Mardani memandang persoalan birokrasi yang ruwet kerap terjadi di Indonesia selama ini. Terlebih lagi, Ia memandang banyak kementerian yang kurang melakukan koordinasi satu sama lain saat menangani virus corona (Covid-19) belakangan ini.

Karena itu, ia berharap Presiden Joko Widodo bisa mengambil momentum pandemi Covid-19 saat ini untuk menjalankan program reformasi birokrasi yang dijanjikan dalam Pilpres 2019 lalu

"Mau gimana pun Pak Jokowi, permasalahan akut kita di birokrasi, dan birokrasi harus berani memotongnya," kata Mardani.

Mardani memandang banyak kementerian yang tugas dan fungsinya bersinggungan satu sama lain bisa dilakukan penyatuan organisasi. Ia mencontohkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM potensial untuk digabungkan.

Selain itu, Mardani juga mengusulkan agar Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bisa digabungkan. Sebab, kedua kementerian itu memiliki kewenangan yang saling bergantung satu sama lain.

"Jangan sampai kita dagang enggak ada produk. Jangan sampai 'men sana in corpore sano', lo ke sana gue ke sono," kata Mardani.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menyebut ada banyak lembaga negara yang potensial untuk dibubarkan oleh pemerintah.

Meski demikian, Tjahjo tak merinci lembaga atau komisi negara mana saja yang potensial untuk dibubarkan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

"Kita ambil contoh ada banyak yang bisa dipertimbangkan untuk dihapuskan," kata Tjahjo saat menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7) lalu.