KY Buka Seleksi Hakim Agung MA di Tengah Pandemi Corona

Komisi Yudisial (KY) membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung Mahkamah Agung (MA). Seleksi calon ini dibuka untuk hakim agung kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak, hakim ad hoc tindak pidana korupsi, dan hakim ad hoc hubungan industrial.

"Disepakati pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA difokuskan untuk hakim khusus pajak dan ad hoc di MA karena kebutuhan yang sangat mendesak," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada dalam siaran langsung, Jumat (10/7).

Rinciannya yakni satu orang untuk hakim agung khusus pajak, enam orang hakim ad hoc tipikor, dan dua orang hakim ad hoc hubungan industrial.

Aidul mengatakan banyak hakim agung yang akan pensiun dan kondisi kesehatan mulai lemah. Sementara untuk hakim khusus pajak saat ini hanya tersisa satu dan akan pensiun pada Maret 2021.

"Maka ini harus segera dipilih. Karena kalau tidak, tahun depan tidak akan ada hakim agung yang menangani kasus-kasus pajak. Padahal kasus ini yang paling besar di kamar TUN," ujarnya.

Seleksi akan dilakukan secara bertahap meliputi seleksi administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. Pendaftaran dibuka hari ini, 10 Juli hingga 30 Juli secara daring melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Ia memastikan proses seleksi akan tetap digelar dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

"Seleksi administrasi dan seleksi kualitas akan dilakukan secara online," katanya.

Dari seleksi awal itu, peserta yang lolos akan mengikuti asesmen kepribadian dan tes kesehatan pada 21 September hingga 3 Oktober 2020. Sementara wawancara terbuka akan digelar 7-11 Desember 2020.

Wawancara biasanya dilakukan langsung di gedung KY, Jakarta. Namun Aidul mengatakan akan mempertimbangkan kembali agar wawancara dapat digelar secara daring.

"Pengusulan calonnnya ke DPR akan dilakukan 14 Desember 2020," ujar Aidul.

Dalam proses seleksi, pihaknya juga akan menelusuri rekam jejak para calon. Untuk rekam jejak, tim KY akan berkoordinasi bersama tim gugus tugas Covid-19 di daerah-daerah demi memastikan kondisi aman dari virus.

Jika ada calon yang ternyata reaktif, maka KY akan meminta masukan dari tim kesehatan. "Jadi nanti tim kesehatan yang akan memberi masukan apakah dilanjutkan atau tidak, bukan di kami," katanya.