Bantah Surati Jokowi, Tetua Baduy Bolehkan Turis Berkunjung

Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Banten, Jaro Saija menyatakan bahwa masyarakat tetap bisa berkunjung ke kawasan Baduy. Dia membantah lembaga adat meminta Presiden Jokowi agar kawasan Baduy dihapus dari destinasi wisata.

"Kami sebagai kepala pemerintahan Badui membantah pengiriman surat ke Presiden meminta dihapuskan destinasi wisata, karena tidak dilibatkan dalam Lembaga Adat itu," kata Jaro Saija mengutip Antara, Senin (13/7).

Sebelumnya, ada empat orang yang mengaku perwakilan Lembaga Adat Baduy mengirim surat kepada Presiden Jokowi pada 6 Juli lalu. Mereka meminta agar wilayah Baduy di Lebak, Banten dihapus dari lokasi tujuan wisata.

Mereka merasa kawasan Baduy makin tercemar akibat turis yang selama ini tidak peduli dengan kelestarian alam.

Namun, hal itu dibantah Jaro Saija. Hanya orang tertentu yang bisa mengambil sikap atas nama Lembaga Adat Baduy, yakni Jaro Pamarentah yang telah ditunjuk oleh lembaga adat.

Jaro Saija mengatakan warga adat Baduy tidak menolak kedatangan turis. Terlebih, kedatangan turis mempengaruhi sosial dan ekonomi warga Baduy baik secara langsung mau pun tidak langsung.

Ada ribuan pelaku usaha masyarakat Baduy yang memproduksi aneka kerajinan tangan, tenun, batik, golok, suvenir hingga madu. Jika kawasan Baduy ditutup, lanjutnya, akan berdampak pada kerugian warga adat.

Terbaru, Lembaga Adat Baduy mengganti istilah Destinasi Wisata Baduy menjadi Saba Budaya Badui atau kunjungan silaturahmi dengan masyarakat Badui. Istilah itu diganti karena selama ini warga adat cenderung diposisikan sebagai tontonan.

"Kami sangat setuju destinasi wisata dihapus, namun diganti dengan Saba Budaya Badui. Kami sejak turun temurun tetap membutuhkan silaturahmi dengan orang luar," ujarnya.

Masyarakat Baduy, yang berpenduduk 14.680 jiwa tersebar di 68 kampung. Terdiri dari Kampung Badui Luar dan Kampung Badui Dalam, hingga kini terbuka dan menerima pendatang.

Terpisah, Bupati Lebak Iti Octavia mendukung apa pun yang telah diputuskan oleh tetua lembaga adat Baduy. Pemerintah Kabupaten Lebak akan menerbitkan kebijakan untuk Saba Budaya Badui.

"Pada dasarnya kami memahami keluhan Puun (pimpinan tertinggi adat) karena lingkungan Badui jadi tercemar dengan banyaknya sampah dari pengunjung itu, namun kami akan membahas terlebih dahulu dengan Puun," kata Iti.