Massa Anti-RUU HIP dan RUU Ciptaker Akan Demo DPR Hari Ini

Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan terkait dua aksi demo yang bakal digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Kamis (16/7). Yakni, demo menuntut pencabutan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Surat pemberitahuannya sudah masuk ke Polda Metro Jaya, pemberitahuannya saja, kita sudah menyurat ke Mabes Polri," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus, dalam keterangannya, Rabu (15/7).

Pihaknya siap mengawal dan mengamankan aksi demo tersebut. Namun, untuk jumlah personel Yusri masih belum membeberkannya.

"Kepolisian siap mengamankan dan kita siap mengawal," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusri mengimbau kepada peserta aksi demo untuk tertib dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebab, saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

"Aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan," ucap dia.

Sebelumnya, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI menyatakan akan kembali menggelar demonstrasi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, pada Kamis (16/7), untuk menuntut pencabutan RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam demo menolak RUU HIP terdahulu, massa membakar bendera palu arit dan PDIP. (Foto: CNN Indonesia/Thohirin)

Aliansi itu diklaim beranggotakan 174 organisasi masyarakat (Ormas). Tiga di antaranya adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

"Tanggal 16 nanti adalah sidang paripurna untuk penutupan masa sidang DPR/MPR, nah kesempatan itu pasti akan dipergunakan oleh DPR untuk mengambil keputusan-keputusan," kata Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif saat menggelar konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta, Selasa (14/7) sore.

Kemudian, elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga bakal menggelar demo di Gedung MPR/DPR untuk menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU Ciptaker saat pandemi virus corona.

Terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mendukung aksi menolak RUU HIP.

"Saya pribadi khususnya mendorong, mendukung," kata Din dalam sesi konferensi pers hasil Rapat Pleno Wantim MUI lewat daring, Rabu (15/7).

"Wajar adanya dan sangat bersifat konstitusional. Karena kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945," kata dia.

Meski demikian, Din mengimbau agar para demonstran untuk menyuarakan pendapatnya pada jalur yang konstitusional, tak anarkistis, dan "Dapat menahan diri dari hasutan dan provokasi yang menimbulkan kekisruhan".