Koalisi Sipil Sarankan DKI Ganti Bansos dengan Bantuan Tunai

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah skema pemberian bantuan bagi warga yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19) dari bantuan sosial ke bantuan langsung tunai (BLT). Pemberian bansos dinilai rawan praktik korupsi.

Anggota koalisi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gunardi Ridwan mengatakan, pemberian bantuan dalam bentuk sembako mudah dimanfaatkan oknum dengan menaikkan harga (mark up). Sebaliknya, menurut dia pemberian dana BLT akan meminimalisasi mark up anggaran.

"Bagi kami lebih baik transfer (dana BLT) karena itu lebih minim (korupsi), karena kalau sembako itu lebih memungkinkan untuk mark up," kata Gunardi di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/7).

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta terdiri dari sejumlah LSM, di antaranya FITRA, International Budget Partnership, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia dan Kota Kita.

Gunardi menambahkan pemberian dana BLT juga bisa berdampak pada pergerakan ekonomi di Jakarta. Sebab, warga bisa leluasa membeli bahan-bahan pangan.

"Lebih baik cash, jadi mereka bisa belanja di warung sekitar," tuturnya.

Gunardi menyebut koalisi tengah melakukan jajak pendapat di masyarakat mengenai bantuan yang paling pas selama masa pandemi. Selain itu koalisi telah berkonsultasi dengan Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kemungkinan korupsi dalam pengadaan bansos corona.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku telah menerima usulan tersebut. Kendati demikian, menurut Riza, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini masih mengikuti pemerintah pusat mengenai skema pemberian bantuan kepada warga miskin terdampak Covid-19.

"Sementara ini bantuannya sampai bulan Juli ini berupa sembako dan akan terus ditingkatkan sampai Desember berupa sembako, jadi kami mengikuti penyaluran bansos ini dengan sembako sebagaimana dengan kebijakan pemerintah pusat," papar Riza.

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta juga mengungkap ada sekitar 3.194 warga miskin terdampak wabah virus corona yang belum mendapatkan bansos di Jakarta. 

"Berdasarkan survei di responden yang sifatnya bukan seluruhnya, lima kota, satu Kabupaten Pulau Seribu. Ada 3.194 masyarakat miskin yang belum tercover," kata Gunardi.

Pemberian bansos bagi warga terdampak Covid-19 di Jakarta juga bermasalah karena terkendala data. Dari temuan koalisi, masih ada warga yang berhak menerima bantuan, namun malah tidak mendapatkan bansos.

"Yang tidak berhak justru menerima, ada masalah data di sini," ungkapnya.

Koalisi menyerahkan temuan hasil pendataan bansos ke Wakil Gubernur DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta segera memperbaiki data penerima bantuan