Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Ade Darmawan mengecam pernyataan Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat yang menyerang Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.
"Kenapa Bang Akhyar diserang kita diam saja, enggak ada pembelaan. Di sini tidak perlu saling serang menyerang, tapi yang diperlukan adalah pembelajaran politik, masing-masing menjual program untuk Kota Medan," kata Ade Darmawan di Medan, Rabu (29/7/2020).
Ade yang juga menjabat Ketua Baitul Muslimin Indonesia ( Bamusi) Sumatera Utara itu menganggap pernyataan Djarot yang menuding Akhyar Nasution tidak diusung PDI Perjuangan untuk maju Pilkada Kota Medan lantaran terlibat kasus hukum merupakan tindakan pembingkaian atau framing yang tak dapat diterima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam beberapa hari ini kita mendengar bahwasanya Mas Djarot mengatakan Akhyar itu tidak dipilih karena terlibat kasus hukum yaitu MTQ. Padahal tahun 2006, Mas Djarot juga dipanggil untuk kasus reklamasi dan tanah di Cengkareng, tapi kan (Djarot) tidak terbukti terlibat, begitu juga Akhyar. Akhyar itu bukan Pengguna Anggaran (PA) dan bukan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Jadi kita harap Mas Djarot kalau ngasih statement lihat data lengkap," ujar Ade Darmawan.
Tak hanya itu, Ade juga menyesalkan tudingan Djarot yang mengatakan Akhyar bagian dari Dzulmi Eldin yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi. Padahal yang terlibat kasus tersebut adalah Akbar Himawan Buchari anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar yang tak lain teman dekat menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.
"Kasus Pak Eldin itu yang terlibat ada namanya Akbar Himawan Buchari, dia itu yang dicekal oleh KPK, itu yang terlibat. Akbar itu orang dekat mas Bobby [Nasution], jadi jangan di-framing lagi bahwa Akhyar bagian koruptor. Mas Djarot salah, tak baca data," tegasnya.
Selain itu soal tudingan Djarot tentang Akhyar Nasution pindah ke Partai Demokrat karena haus kekuasaan merupakan tudingan yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
"Akhyar ingin melawan keangkuhan kezaliman yang terjadi, bukan karena dia haus kekuasaan. Akhyar ingin Kota Medan terhindar dari oligarki kekuasaan," sebutnya.
Sebelumnya, dalam satu kesempatan, Djarot mengatakan sosok Akhyar tidak lepas dari Dzulmi Eldin, mantan Wali Kota Medan yang dipenjara karena kasus korupsi. Djarot khawatir, kasus yang sedang dihadapi Dzulmi Eldin akan merembet ke mantan wakilnya di Kota Medan, yakni Akhyar Nasution. Oleh karena itu, kata dia, PDIP tidak akan merekomendasi sosok yang berurusan dengan hukum untuk Pilkada Kota Medan.
![]() |
Nama Bobby Nasution semakin hangat diperbincangkan untuk menjadi calon Wali Kota Medan. Menantu Jokowi yang baru bergabung menjadi kader PDIP pada Maret lalu itu masuk bursa kuat sebagai bakal calon yang akan diusung parpol tersebut untuk Pilkada Kota Medan 2020.
Sementara, Akhyar Nasution yang merupakan kader senior PDIP Perjuangan diprediksi bakal tersingkir.
"Begini ya, mas Bobby itu keluarga besar PDIP. karena beliau ada di Medan jadi saya kontak. Kita lagi ada rapat DPD. Kemudian saya bilang datang aja ke sini, datang lah beliau, kita ngomong macem-macem. Artinya apa, ada yang bilang, berarti sinyalnya sudah kuat nih. Saya bilang, bukan sinyalnya yang sudah kuat, tapi frekuensinya sudah jelas, gitu loh," ujar Djarot saat menyambut Bobby yang ia undang untuk bersilaturahmi ke kantor DPD PDIP Sumut, Medan, 23 Juli 2020.
Djarot mengatakan rekomendasi PDIP untuk Pilkada Kota Medan akan diumumkan secara resmi pada gelombang ketiga pengumuman bakal calon kepala daerah jagoan parpolnya.
"Tunggu saja nanti tanggal mainnya pada gelombang ketiga Medan pasti disampaikan, termasuk sembilan kabupaten/kota yang kemarin belum diumumkan. Tapi sudah diproses jadi tinggal pengumuman saja," kata mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini juga menjabat Ketua DPP PDIP tersebut.
Sebelumnya, pada pengumuman gelombang kedua, DPP PDIP salah satunya memutuskan mengusung putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam Pilkada Kota Solo sebagai bakal calon Wali Kota.