Kampanye Telat Masker Ala Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah belanja besar-besaran masker untuk antisipasi wabah Covid-19. Selama dua pekan ke depan pemerintah bakal gencar mengampanyekan penggunaan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan.

Kampanye ini dilakukan untuk menggalakkan gerakan dan sosialisasi pakai masker sebagai salah satu antisipasi penyebaran wabah yang semakin tinggi. Padahal, pemerintah sebelumnya telah menyusun Protokol kesehatan penanganan Covid-19 sejak 6 Maret 2020 silam.

Presiden, wakil presiden, menteri hingga Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kala itu gencar menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 bagi masyarakat. Baik dalam rapat/pertemuan yang digelar, saat kunjungan kerja bahkan ketika tampil di media massa.

"Menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin cuci tangan" kalimat pamungkas itu kerap didengungkan oleh pemerintah agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.

Meski sudah gencar disosialisasikan, kurva penularan corona di Indonesia tak kunjung menurun. Hingga Senin (3/8) kemarin, jumlah kasus corona secara kumulatif mencapai 113.134 orang.

Jumlah itu bertambah 1.679 kasus dari hari sebelumnya. Bahkan, tiga hari terakhir sejak awal Agustus, penambahan kasus harian berada di angka rata-rata 1.586 kasus per hari.

Pelanggar PSBB dijatuhi sanksi sosial karena kedapatan tak menggunakan masker di kawasan Kanal Banjir Timur Marunda, Jakarta Utara, Kamis, 18 Juni 2020. CNNIndonesia/Safir Makki

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menganggap penerapan kampanye penggunaan masker dan menjaga jarak ala Jokowi sangat terlambat, dan tanpa diimbangi aturan yang tegas.

Ia menilai kampanye tersebut seharusnya digencarkan oleh pemerintah sejak kasus corona merebak di Indonesia sebagai langkah pencegahan bagi masyarakat.

Pandu menyatakan selama ini pemerintah belum pernah memiliki program atau gebrakan kampanye yang signifikan sejak corona merebak di Indonesia Maret 2020 lalu.

"Jadi selama ini kritikan saya pemerintah belum pernah melakukan gerakan kampanye nasional untuk mendorong penduduk memiliki perilaku 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Terlambat, sangat terlambat," kata Pandu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/7).

Meski terkesan terlambat, Pandu menganggap kampanye tersebut lebih baik diterapkan saat ini daripada tidak dilakukan sama sekali.  

Di sisi lain, kata Pandu, peran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang kini bertransformasi sebagai Satgas Penanganan Covid-19 belum terlihat melakukan inisiatif dalam menggerakkan kampanye pencegahan Covid-19 secara masif. 

Padahal, fungsi Satgas Penanganan Covid-19 harus membuat inovasi-inovasi agar masyarakat sadar dan patuh menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas.

"Karena ternyata gugus tugas kurang maksimal melakukan itu. Jokowi kan mengharapkan itu inisiasi dari gugus tugas. Masa dari presiden lagi? masa semuanya perintah dari presiden lagi?" kata Pandu.

Lebih lanjut, Pandu menganggap kampanye penggunaan masker dan jaga jarak ala Jokowi itu sangat penting untuk diterapkan bagi masyarakat. Mengingat kini masih banyak  yang belum berdisiplin menjalankan protokol itu ketika beraktivitas di luar rumah.

Dengan segala keterlambatan, Pandu mengatakan pemerintah harus kembali menyadarkan masyarakat terhadap bahaya Covid-19. Tolok ukur keberhasilan baru akan terlihat jika masyarakat bisa beradaptasi dengan protokol kesehatan saat beraktivitas. Aturan tegas dan penerapan sanksi baru bisa diterapkan setelahnya.

"Tanpa kampanye seperti ini enggak mungkin langsung diterapkan sanksi bagi yang melanggar. Harus ada edukasi dulu, sadar, lalu kemudian mereka dibiasakan, dan jadi terbiasa. Kalau yang masih belum ikuti anjuran itu bisa mencelakakan orang lain, sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan yang menurut regulasi justified," kata Pandu.

Pandu sendiri meyakini masyarakat akan mematuhi anjuran pemerintah bila kampanye protokol kesehatan Covid-19 ala Jokowi itu efektif dilakukan. Ia berpesan agar pemerintah bisa menggencarkan kampanye tersebut secara adaptif dengan melihat kearifan lokal di masyarakat tertentu.

Ia mencontohkan kampanye tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah lokal dan adat istiadat setempat agar bisa menjangkau masyarakat yang berada di tingkat paling bawah.

"Kalau benar-benar ini diimplementasikan dan dipraktekkan oleh penduduk, akan terjadi penurunan kasus," kata Pandu.