PDIP Yakin Pilkada di Tengah Krisis Lahirkan Pemimpin Kuat

CNN Indonesia | Selasa, 04/08/2020 22:50 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap krisis akibat pandemi Covid-19 bisa melahirkan sosok pemimpin dengan komitmen yang kuat. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakin Pilkada Serentak 2020 di tengah krisis akibat pandemi virus corona bisa melahirkan pemimpin yang berkomitmen kuat (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yakin Pilkada Serentak 2020 yang dihelat di tengah pandemi virus corona (Covid-19) bisa memunculkan pemimpin yang baik. Menurutnya, keadaan krisis bisa menjadi faktor kemunculan pemimpin dengan komitmen yang kuat.

"Di balik krisis justru akan muncul pemimpin yang punya komitmen sangat kuat untuk bersama-bersama rakyat mengatasi pandemi tersebut," ucap Hasto saat jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (4/8).

Pilkada Serentak 2020 akan dihelat di 270 daerah. Pemungutan suara bakal dilaksanakan secara bersamaan pada 9 Desember mendatang dengan diiringi penerapan protokol pencegahan virus corona.


Ada beberapa calon kepala daerah yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi calon wali kota Solo, Jawa Tengah.

Hasto yakin Pilkada Serentak 2020 lebih baik tetap dilaksanakan meski tengah terjadi pandemi wabah virus corona. Jika pilkada ditunda, maka sebagian wilayah di Indonesia akan dipimpin oleh pelaksana tugas (plt).

Menurut Hasto, pelaksana tugas kepala daerah memiliki keterbatasan wewenang dalam membuat kebijakan di tengah pandemi.

"Kalau pemilu ini ditunda, maka akan juga menciptakan risiko-risiko politik mengingat menghadapi krisis diperlukan legalitas yang sangat kuat dari pemimpin yang berjenjang dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota," ujarnya.

Dia juga megklaim rakyat memerlukan Pilkada Serentak 2020. Hasto beralasan masyarakat butuh kepemimpinan yang kuat secara legalitas untuk menangani pandemi di daerah masing-masing.

"Rakyat memerlukan suatu dasar legalitas yang kuat bagi upaya memberikan direction atas kepemimpinan politik untuk rakyat dalam mengatasi pandemi," ujarnya.

Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik menyatakan bahwa 63,1 persen dari 1.200 responden menyarankan pilkada ditunda. Sementara survei Charta Politika mencatat 54,2 persen dari 2.000 responden tak setuju pilkada digelar saat pandemi Covid-19.

(dhf/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]