PDIP Dorong Pilkada Serentak Tetap Jalan Meski Pandemi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong agar Pilkada 2020 tetap dilaksanakan Desember mendatang meski pandemi Covid-19 masih mewabah.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam agenda Webinar Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Minggu (9/8) malam.

"Tidak boleh ada pemerintahan yang kosong karena misalnya ada yang mendesak pelaksanaan pilkada untuk ditunda. PDIP justru punya pandangan pilkada harus kita jalankan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Karena di situlah jawaban kita terhadap rakyat," ujar Hasto.

Hasto mengatakan pilkada di tengah pandemi akan menjadi momentum bagi calon kepala daerah dalam mengatasi penularan virus corona (Covid-19).

Selain itu, pilkada serentak ini juga menjadi ujian calon kepala daerah dalam mendorong agenda perubahan struktural di dalam kehidupan perekonomian rakyat.

"Bagaimana mereka memberikan jawaban yang jelas terhadap agenda-agenda misalnya mendorong program padat karya, menciptakan lapangan kerja di desa, menciptakan lapangan kerja secara kreatif di kota," kata Hasto.

Mengenai kesiapan menyongsong gelaran pilkada, Hasto menuturkan bahwa partainya sudah siap. Hal itu ditandai dengan adanya sekolah partai yang dilakukan secara virtual bagi calon kepala daerah, pelatihan terhadap saksi yang sudah dilaksanakan sebanyak enam kali, hingga strategi pelaksanaan kampanye secara virtual.

"Bagi PDIP langkah-langkah strategis kami sudah siapkan," imbuhnya.

Ia menambahkan pada Selasa 11 Agustus mendatang, PDIP akan mengumumkan 75 pasangan calon kepala daerah di gelombang ketiga. Sebelumnya pada gelombang pertama PDIP sudah mengumumkan sebanyak 49 calon dan gelombang kedua 45 calon.

"Dan guna membangun semangat patriotisme dalam rangka HUT Indonesia ke-75, maka pada hari Selasa tanggal 11 Agustus jam 10 kami akan mengumumkan 75 pasangan calon pada gelombang ketiga," ucap dia.

Desakan mengenai penundaan Pilkada 2020 sendiri menguat ketika dua lembaga merilis hasil survei mereka.

Indikator Politik mencatat 63,1 persen dari 1.200 responden menyarankan pilkada ditunda. Sedangkan Charta Politika mencatat 54,2 persen dari 2.000 responden tak setuju pilkada digelar saat pandemi Covid-19.