KPK Susun Aturan Peralihan Pegawai Jadi ASN

CNN Indonesia | Senin, 10/08/2020 02:15 WIB
KPK menyusun aturan untuk mengalihkan pegawai lembaga anti rasuah itu menjadi ASN. Ilustrasi KPK (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera menyusun peraturan komisi (Perkom) terkait pelaksanaan tata cara pengalihan status pegawai lembaga itu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan penyusunan Perkom akan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

Tindakan tersebut menindaklanjuti keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN yang sudah mulai berlaku sejak tanggal 27 Juli 2020.


"Untuk pelaksanaan tata cara pengalihan pegawai, sesuai Pasal 6 PP tersebut, KPK tentu akan segera menyusun Perkom lebih dahulu," kata Ali kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Minggu (9/8).

Ali menyatakan pihaknya masih dalam tahap pembelajaran lebih lanjut perihal PP yang diterbitkan Presiden Jokowi pada akhir bulan Juli tersebut. Ketika disinggung apakah KPK sudah menerima salinan PP yang dimaksud, ia tidak menjawab.

"Kami sedang mempelajari lebih lanjut PP yang dimaksud," pungkasnya.

Dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 yang terdiri dari 12 Pasal ini, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Terdapat sejumlah syarat dan tahapan terkait pengalihan status pegawai. Mulai dari penyesuaian jabatan hingga pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

"Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi," sebagaimana bunyi Pasal 4 Ayat 2.

Kemudian pada Pasal 6 disebutkan bahwa tata cara pengalihan status pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom).

Mengenai pengangkatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan.

Ada pun PP Nomor 41 Tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut dari Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Proses transisi status pegawai lembaga antirasuah ini dilakukan dalam kurun waktu dua tahun.

(ryn/eks)

[Gambas:Video CNN]