Filep Karma Ungkap Beda Demonstrasi di Jakarta dan Papua

CNN Indonesia | Rabu, 12/08/2020 18:20 WIB
Aktivis pro kemerdekaan Papua, Filep Karma menyebut demonstrasi di Jakarta bebas meski digelar di depan Istana. Papua, tidak demikian. Aktivis pro kemerdekaan Papua, Filep Karma. (CNN Indonesia/Mundri Winanto)
Jakarta, CNN Indonesia --

Aktivis Papua dan mantan tahanan politik Filep Karma mengungkap ada perbedaan jalannya demonstrasi di Papua dan Jakarta. Ia mengatakan di Papua, demonstrasi tidak seleluasa di Jakarta.

"Saya merasa [ada] diskriminasi. Di Jakarta saya ikut [aksi] Kamisan, aman-aman saja di dekat istana. Ini [Papua] jauh dari istana kenapa tidak boleh," ungkapnya melalui siaran langsung akun Instagram Amnesty Indonesia, Selasa (11/8).

Aksi Kamisan yang gelar rutin digelar saban Kamis di depan Istana Kepresidenan bertujuan menuntut tanggung jawab negara terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM. 


Filep yang terinspirasi aksi ini mengaku pernah menggelar acara serupa di Papua. Pertama kali merencanakan Aksi Kamisan, Filep memberikan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian di Papua. Aksi tersebut berhasil digelar.

Ia bercerita pihaknya menggelar aksi sampai pukul 6 sore. Kemudian membubarkan diri dan melakukan sesi diskusi internal selama satu jam.

Namun pekan berikutnya setelah memberikan surat pemberitahuan Aksi Kamisan, massa aksi diadang polisi ketika hendak menggelar demonstrasi. Filep mengatakan atribut mereka disita polisi.

"Alasannya tidak diizinkan oleh Kapolres, Kapolda. Saya bilang di Jakarta yang di ring satu itu boleh. Jayapura ini ring berapa dari monas ke sini," ceritanya.

Sejak itu, pihaknya tak bisa menggelar Aksi Kamisan seperti yang rutin dilakukan di Jakarta. Ia mengatakan akan berupaya menggelar Aksi Kamisan lagi menjelang atau sesudah 17 Agustus 2020.

Di samping itu, ia mengatakan pihaknya kerap dituding rusuh ketika melakukan demonstrasi. Padahal ia merasa selalu mengutarakan pendapat dan ekspresi melalui demonstrasi damai.

Filep bercerita tiap kali pihaknya melakukan aksi, mereka selalu membuat garis atau membawa tali komando. Hal ini untuk memastikan peserta aksi berada di dalam batas tali komando tersebut.

Ia menduga ada oknum-oknum perusuh yang dituding bagian dari kelompoknya. Hal tersebut, katanya, memunculkan stigma negatif dan mencoreng nama baik pihaknya.

"Nanti tau-tau rusuhnya di tempat lain. Tapi dituduhkan ke kami. Karena anak-anak [yang rusuh] rambut gimbal, brewokan. Jadi meniru aksi damai kami. Sehingga masyarakat non-Papua atau Papua lain tidak bisa membedakan," lanjutnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat Provinsi Papua Barat memiliki indeks demokrasi terburuk dibanding provinsi lain di tahun 2019. Bahkan indeks demokrasi Papua Barat satu-satunya yang masuk kategori buruk, dengan 57,62 poin.

Angka tersebut menurun dari indeks demokrasi Papua Barat pada 2018, yakni 58,29 poin. Indeks demokrasi baru bisa lepas dari kategori buruk jika nilainya melebihi 60 poin.

(fey/wis)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK