Demokrat dan PPP Sepakat Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)sepakat mempertahankan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tetap 4 persen.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat pada Rabu (12/8).

"Partai Demokrat dan PPP sama-sama sepemahaman untuk mempertahankan ambang batas parlemen 4 persen dalam revisi Undang-undang Pemilu yang sedang dibahas," kata AHY dalam keterangan tertulisnya yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (12/8).

AHY menyampaikan bahwa Demokrat dan PPP ingin agar demokrasi di Indonesia tetap tumbuh serta tidakdipaksakan secara tidak alami denhan memangkas representasi masyarakat yang jumlahnya besar dan majemuk.

Di sisi lain, AHY mengaku sempat berdiskusi dan saling bertukar pandangan dengan Suharso mengenai krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.

AHY mengapresiasi segala upaya yang dilakukan pemerintah. Ia pun mengingatkan bahwa situasi krisis ini bukan hanya masalah dan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masalah besar bangsa Indonesia.

Berangkat dari itu, AHY berkata, Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi untuk bisa menangani pandemi virus corona atau Covid-19, sekaligus memulihkan ekonomi yang memang sangat terdampak,"

"Belum lama kita dengarkan bersama bahwa kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi hingga minus 5.32 persen, artinya akan ada banyak hal yang terdampak termasuk kemiskinan, ketimpangan, dan juga masalah pengangguran. Indonesia harus kuat," tegasnya.

Lebih jauh, AHY menyatakan bahwa Demokrat dan PPP akan berkoalisi di sekitar 23 daerah pada Pilkada Serentak 2020.

"Terkait dengan politik praktis, tadi Pak Suharso juga telah menyampaikan. Ada beberapa kebersamaan Partai Demokrat dengan PPP dalam Pilkada 2020 ini," kata dia.

Komisi II DPR tengah menggodok revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sejumlah poin krusial yang mendapatkan sorotan dalam revisi regulasi itu antara lain terkait ambang batas presiden dan parlemen.

Ambang batas presiden dam parlemen pada tiap gelaran pemilu di Indonesia kerap berubah. Pada pemilu 2004 lalu ambang batas presiden sebesar 5 persen suara secara nasional atau 3 persen kursi DPR.

Kemudian pada pemilu selanjutnya ambang batas presiden naik. Pemilu 2009, 2014, dan 2019 ambang batas presiden sebesar 20 persen. Ambang batas parlemen pada tiap gelaran pemilu juga kerap berubah. Pada Pemilu 2019 lalu, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen.

Sementara Pemilu 1999 atau yang pertama pascareformasi, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2 persen. Lalu, pemilu 2004 DPR memutuskan untuk menaikkan sebesar 3 persen.

Lima tahun berselang atau Pemilu 2009, ambang batas parlemen kembali diturunkan hingga 2,5 persen. Sementara Pemilu 2014, ambang batas parlemen mengalami kenaikan hingga 3,5 persen.