Kemendagri Sebut 41 Pemda Belum Lunasi Biaya Pilkada ke KPU

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan 41 pemerintah daerah (pemda) belum melunasi biaya untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, ada 31 daerah yang belum transfer ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan ada 270 pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan pilkada untuk tahun anggaran 2020. Namun belum semua daerah melunasi biaya kegiatan tersebut kepada KPU dan Bawaslu.

"Catatan kami masih ada sekitar 41 daerah yang belum transfer 100 persen ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Lalu ada sekitar 31 daerah yang belum transfer ke Bawaslu," ungkap Ardian dalam video conference, Rabu (12/8).

Ardian menyatakan beberapa darah yang belum melunasi pembayaran untuk menyelenggarakan pilkada, antara lain Kabupaten Baru Selatan di Maluku dan Kabupaten Kepulauan Aru di Maluku.

Menurutnya, kedua kabupaten ini akan melunasinya pada akhir September 2020.

Kemendagri, sambung Ardian, telah memerintahkan kepala daerah yang melaksanakan pilkada untuk segera melunasi biayanya ke KPU dan Bawaslu. Hal ini tentu disesuaikan dengan kondisi kas masing-masing daerah.

"Jadi apabila kas nya terbatas silahkan dilakukan secara bertahap, dikomunikasikan," ujar Ardian.

Kendati demikian, Kemendagri berharap semua daerah sudah bisa menyelesaikan pembayarannya pada bulan ini atau maksimal pertengahan September 2020. Dengan demikian, masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada sudah membayar 100 persen ke KPU dan Bawaslu sebelum pendaftaran calon kepala daerah.

"Kami juga meminta kepada kepala daerah untuk melaporkan secara berkala kepada kami," pungkas Ardian.