Analisis

PSBB Transisi Anies Tak Efektif, Kasus Corona Terus Meningkat

CNN Indonesia | Kamis, 13/08/2020 14:39 WIB
Kebijakan PSBB Transisi Jakarta yang diterapkan Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai tak efektif seiring kasus corona Ibu Kota yang terus mengalami peningkatan. Kebijakan PSBB Transisi Jakarta yang diterapkan Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai tak efektif seiring kasus corona Ibu Kota yang terus mengalami peningkatan. Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Jakarta, CNN Indonesia --

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta bakal berakhir hari ini, Kamis (13/8). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengumumkan langkah ke depan untuk menyikapi berakhirnya masa PSBB transisi yang berlangsung sejak 5 Juni lalu.

PSBB transisi Jakarta sudah berjalan dalam empat rentang waktu. Pertama, berlangsung pada 5 Juni hingga 2 Juli. Kemudian, Anies memperpanjang selama 14 hari dari 2 Juli hingga 16 Juli.

Ketiga, PSBB transisi di Jakarta diperpanjang pada 16 Juli hingga 30 Juli. Terakhir, PSBB transisi diterapkan kembali untuk rentang waktu 30 Juli hingga 13 Agustus.


Penularan Virus Corona di wilayah ibu kota masih tergolong tinggi sejak dua pekan terakhir. Bahkan, peningkatan kasus positif mencatat rekor dalam dua hari berturut-turut, yakni pada 7 dan 8 Agustus dengan 665 dan 686 pasien baru.

Berdasarkan data Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, saat ini terdapat sembilan kabupaten atau kota penyumbang kasus aktif lebih dari seribu. di mana lima di antaranya berada di wilayah Jakarta.

Rinciannya, Jakarta Pusat 2.213 kasus, Jakarta Utara 1.775 kasus, Jakarta Selatan 1.309 kasus, Jakarta Timur 1.305 kasus, dan Jakarta Barat 1.268 kasus.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengamini bahwa pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta tidak efektif dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 selama ini. Sejumlah kebijakan pelonggaran aktivitas membuat masyarakat bisa berkerumun di suatu tempat tidak sesuai dengan semangat dari kebijakan PSBB.

"PSBB itu singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Pada saat yang sama, dalam kondisi PSBB dilakukan pelonggaran, mal dibuka dan sebagainya, ada car free day, tempat wisata dibuka, jadi apa yang dilakukan? Pelonggaran atau pembatasan sosial? Tidak jelas pemerintah DKI Jakarta itu," kata Miko saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (13/8).

"Dengan dilakukannya pelonggaran itu pasti ada kerumunan yang menyebabkan transmisi jalan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusaimeninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT BundaraanHI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT BundaraanHI, Jakarta, Selasa (26/5). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Dia melanjutkan, salah satu kerumunan yang lahir dari kebijakan PSBB transisi ialah di kawasan perkantoran. Menurutnya, pemberian izin untuk karyawan kembali beraktivitas di kantor seharusnya disertai dengan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 yang baik.

Miko berkata bahwa situasi saat ini telah menjadikan kawasan perkantoran menjadi tempat yang rentan sebagai lokasi penyebaran Covid-19.

"[Perkantoran] di Jakarta seharusnya dilakukan upaya yang lebih, dipasang sekat-sekat, itu fungsinya selain membatasi kontak antarindividu juga mengingatkan pekerja. Sekarang sama saja, ini yang menjadikan kantor tempat yang suitable kalau perkantoran tidak patuh," katanya.

Miko menilai Anies tidak tepat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran PSBB dalam Penanganan Covid-19 yang berisi tentang sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah atau berada di tempat umum.

Menurutnya, aturan yang dibutuhkan untuk menangani pandemi Covid-19 ialah terkait jaga jarak. Penggunaan masker menurutnya bukan langkah tepat untuk menangani angka penyebaran Covid-19 yang masih mengalami peningkatan hingga saat ini.

"Kerumunan adalah jaga jarak, bukan pakai masker. Kalau orang lebih dari dua jam pakai masker sudah gerah jadi akan melespaskan maskernya, nah itu akan terjadi transmisi. Pakai masker mengurangi ya, tapi tidak bisa mencegah yang tepat dari Covid-19," katanya.

Infografis Jejak Anies Lawan Corona

Berangkat dari itu, ia meminta pemerintah memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat tentang penanganan Covid-19.

Miko menuturkan, berbagai potensi penularan Covid-19 masih terlihat selama pelaksanaan kebijakan PSBB transisi, baik di kawasan perkantoran, restoran, hingga tempat-tempat yang bisa membuat kerumunan masyarakat lainnya.

"Pemerintah bukan hanya buat peraturan, tapi harus edukasi yang benar kemudian fasilitasi itu. Kantor seharusnya tidak ada rapat lebih dari dua jam dan tidak ada makan dan minum. Itu salah karena saat makan dan minum akan melepas masker.

"Pasang tabir di kantor dan di ruang rapat, di restoran. Sekarang, tidak ada yang pakai tabir, apakah orang aman, jaga jarak kalau lagi makan tidak cukup, kalau pakai tabir paling tidak droplet akan tertahan," tambahnya.

Petugas satpol PP menindak warga yang tidak mengenakan masker di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020. DKI Jakarta  memberikan sanksi bagi warganya yang tak kenakan masker di ruang publik selama masa transisi PSBB. Adapun sanksi yang diberikan yaitu penindakan kerja sosial dan denda sebesar Rp 250.000 sesuai aturan Pergub Nomor 60 Tahun 2020. CNN Indonesia/Safir MakkiPetugas satpol PP menindak warga yang tidak mengenakan masker di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020. CNN Indonesia/Safir Makki

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta pada Rabu sudah mencapai 27.242 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.925 berstatus kasus aktif atau masih dalam perawatan di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri.


Sebanyak 17.349 orang di antaranya dinyatakan telah sembuh, sedangkan 968 orang meninggal dunia.

Pemprov DKI sementara itu telah memberi sinyal kembali memperpanjang PSBB transisi untuk keempat kalinya.


Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui perpanjangan itu dilakukan mengingat jumlah kasus positif Virus Corona (Covid-19) di wilayah ibu kota yang masih cukup tinggi.


"Insyaallah diperpanjang," kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (12/8).

(mts/gil)

[Gambas:Video CNN]