Ridwan Kamil Paparkan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020

Pemprov Jawa Barat, CNN Indonesia | Kamis, 13/08/2020 22:25 WIB
Ridwan mengatakan bahwa pemulihan pascapandemi menjadi prioritas penyusunan rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2020 dan KUA-PPAS APBD 2021. Ridwan mengatakan bahwa pemulihan pascapandemi menjadi prioritas penyusunan rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2020 dan KUA-PPAS APBD 2021. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2021 kepada anggota DPRD Jabar di Ruang Rapat Paripurna Jabar, Kota Bandung, Rabu (12/8).

Ridwan menjelaskan, KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 dan KUA-PPAS APBD Tahun 2021 disusun berdasarkan prioritas pembangunan provinsi. Salah satu prioritas pembangunan Jabar pada 2021 adalah percepatan penanganan dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

"Pemenuhan terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) seiring dengan proyeksi pemulihan pascapandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2021," katanya.


Menurut Ridwan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jabar berupaya keras memulihkan ekonomi yang dihantam pandemi dengan mengakselerasi pembangunan. Antara lain, dengan mengatur pola pembelanjaan yang akuntabel, proposional, efisien, dan efektif.

Penyusunan rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 dan KUA-PPAS APBD Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 33 Tahun 201 serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. Perubahan APBD 2020, kata Ridwan, disusun karena terjadi perubahan kerangka ekonomi daerah. Salah satunya penyesuaian target ekonomi. Dari proyeksi 5,5 persen hingga 5,9 persen menjadi minus 2,1 persen sampai 2,3 persen akibat pandemi.

"Perubahan APBD perlu dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan darah, rencana program dan kegiatan tahun berkenaan, dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," katanya.

Ridwan menambahkan, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, menjadi faktor lain yang melandasi penyusunan rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 dan KUA-PPAS APBD Tahun 2021.

"Harapannya dengan proses tahun jamak (multi years) akan mempercepat proses penyelesaian kegiatan dan kebermafaatannya dapat segera dirasakan oleh masyarakat," ucap Ridwan.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari berkata, tata kelola pemerintah dan perekonomian harus mendapat perhatian khusus di tengah pandemi. Ia menegaskan bahwa dokumen perencanaan harus disusun secara komprehensif dan dengan mengutamakan efektivitas.

Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 dan KUA-PPAS APBD Tahun 2021 yang disampaikan Ridwan Kamil akan dibahas oleh anggota DPRD Jabar untuk disepakati dan kemudian dijadikan panduan dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, serta rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

(rea)