Tommy Target Kuasai Lagi Partai Berkarya yang Dikuasai Muchdi

Tommy Soeharto yang masih mengklaim sebagai Ketua Umum Partai Berkarya berharap bisa kembali mengelola partainya secara sah, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-04.AH.11.01 yang terbit 25 April 2018.

Untuk mewujudkan itu, Tommy segera mengugat secara perdata penerbitan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham) tentang kepengurusan Partai Berkarya di bawah pimpinan Muchdi Purwopranjono (Muchdi Pr). Tommy juga membuka opsi laporan dugaan tindak pidana.

"Dengan demikian, kita akan kembali lagi mengelola partai ini sesuai dengan apa yang dicanangkan dan diberikan SK-nya melalui SK 04 2018," kata Tommy saat berpidato dalam Silatuhrami Nasional DPP Partai Berkarya yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Jumat (14/8).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menuturkan bahwa Partai Berkarya bukan singkatan dari partai Beringin Karya. Dia menerangkan bahwa Partai Berkarya merupakan reinkarnasi dari organisasi politik bernama Nasional Republik (Nasrep) yang dulu dipimpin oleh kader Partai Berkarya, Neneng A Tuty.

"Partai Berkarya dari sananya didirikan bukan singkatan apa-apa. Ini murni pandangan Tommy untuk menyebut nama Partai Berkarya yang bukan singkatan dari apa yang menamakan dirinya beringin karya atau apapun itu," ucap Priyo.

Dia pun menyatakan bahwa Partai Berkarya digagas dengan satu ikon yakni Presiden kedua RI mendiang Soeharto. Menurutnya, seluruh orang di penjuru Indonesia tahu bahwa Partai Berkarya dipimpin oleh Tommy, putra bungsu mendiang Soeharto.

"Kalau kemudian ada partai yang tetap menamakan dirinya, mendompleng dengan nama Partai Berkarya, sementara dipimpin dengan tidak trahnya Pak Harto apakah itu masuk akal?" ujar Priyo.

Muchdi Pr mengkudeta pucuk pimpinan Partai Berkarya setelah berhasil menggelar Munaslub dan memperoleh SK Kemenkumham bernomor M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025. SK itu ditandatangani oleh Yasonna pada 30 Juli 2020.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya kubu Muchdi, Badaruddin Andi Picunang, mengklaim tidak ada bantuan kekuasaan di balik terbitnya SK tersebut. Pihaknya sudah memenuhi semua syarat administrasi.

"Kami melengkapi itu, misalnya anggaran dasar perubahan yang dinotariskan, susunan pengurus yang dinotariskan, kemudian anggota absen yang hadir sesuai dengan permintaan 2/3 dari yang meminta Munaslub, kemudian yang hadir 50+1 yang meminta itu hadir semua," kata Badar dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual pada Rabu (5/8).

"Jadi, tidak ada celah bagi Kemenkumham untuk tidak menetapkan [hasil] Munaslub ini," imbuhnya.