Kemendikbud Godok Kebijakan Bantuan Biaya Kuota untuk PJJ

CNN Indonesia | Sabtu, 15/08/2020 01:50 WIB
Kemendikbud menyebut tengah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk memberikan bantuan kuota kepada mahasiswa, siswa, guru, dosen selama PJJ. Ilustrasi pembelajaran jarak jauh. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Naim mengatakan pihaknya sedang menggodok kebijakan membantu biaya kuota dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Kuota untuk mahasiswa, siswa, guru, dosen. Sekarang sedang kita godok," ungkapnya melalui konferensi video, Jumat (14/8).

Ia menyatakan kebijakan ini tengah dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Keuangan. Ainun berharap kebijakan baru ini bisa meminimalkan ketertinggalan pendidikan.


"Mudah-mudahan nanti bisa dikoordinasikan bersama dan tidak ada tumpang tindih bantuan yang dilaksanakan PTN dan pemerintah pusat," lanjutnya.

PJJ masih berlangsung untuk sebagian besar institusi pendidikan di Indonesia. Kemendikbud mencatat 1.840 sekolah di zona merah, 12.124 sekolah di zona oranye, 6.238 sekolah di zona kuning dan 764 sekolah di zona hijau masih melakukan PJJ.

Pada proses PJJ, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan kendala yang paling umum didapati terkait keterbatasan pembiayaan kuota internet.

PTN Lakukan PJJ di Tahun Ajaran Baru

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho mengatakan pihaknya sepakat akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran 2020/2021.

"Kita sepakat untuk bersama-sama mengikuti arahan kementerian agar semester depan masih daring. Termasuk untuk mahasiswa baru," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Ini, katanya, termasuk masa orientasi mahasiswa yang bakal dilaksanakan secara daring. Sehingga dipastikan tidak ada kegiatan dengan massa besar di kampus selama pandemi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam mengatakan perguruan tinggi wajib melakukan PJJ selama satu semester ke depan hingga waktu yang belum ditentukan. Hanya sejumlah kegiatan yang boleh dilakukan secara fisik di kampus.

"[Kegiatan] Yang terkait dengan kelulusan seperti tugas akhir, disertasi, tentu tidak bisa kami halangi. Termasuk juga praktikum akan diselenggarakan [secara fisik], tidak bisa digantikan dengan daring," jelasnya.

(fey/ain)

[Gambas:Video CNN]