ANALISIS

100 Dokter Meninggal dan Salah Jalan Negara Lindungi Nakes

CNN Indonesia | Rabu, 02/09/2020 07:26 WIB
Pemerintah diminta tak hanya mengandalkan insentif atau santunan bagi dokter maupun tenaga kesehatan yang gugur di tengah pandemi. Ilustrasi, tenaga kesehatan berjuang di tengah pandemi corona. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kabar duka menghantam Indonesia di tengah pandemi: seratus orang dokter meninggal dunia karena terpapar Covid-19 per Jumat (21/8).

Rentetan kematian dokter akibat Covid-19 bermula sejak akhir Maret lalu. Saat itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengumumkan tiga orang dokter wafat, yaitu dokter spesialis saraf Hadio Ali Khazatsin, spesialis bedah Djoko Judodjoko, dan spesialis telinga hidung tenggorokan (THT) Adi Mirsa Putra.

Angka itu terus bergerak naik hingga pada Sabtu (1/8), jumlah kematian di kalangan dokter mencapai 72 orang. Kemudian tak sampai sebulan, angka itu melonjak menjadi seratus orang.


Kematian juga terjadi di kalangan perawat. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mencatat sudah ada 66 orang perawat dari seluruh Indonesia yang meninggal dunia setelah terpapar Covid-19.

Meski korban dari kalangan tenaga kesehatan (nakes) terus berjatuhan, pemerintah dinilai belum memberikan gebrakan untuk perlindungan nakes. Kementerian Kesehatan praktis hanya mengandalkan santunan.

"Upaya yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan dalam mengurangi angka kematian dokter dengan memberi kompensasi atau santunan kematian bagi nakes sebesar Rp300 juta," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes Abdul Kadir saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (1/9).

Cara pemerintah ini sudah diprotes keras oleh IDI. Wakil Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menegaskan perlindungan terhadap nakes tak melulu dengan mengucurkan insentif. Pemerintah juga diminta memastikan infrastruktur rumah sakit meliputi ketersediaan alat pelindung diri (APD), ketersediaan obat, dan sumber daya manusia di rumah sakit.

Petugas PPSU Bukit Duri menyelesaikan pembuatan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta sejak 14 Agustus 2020 akan berakhir Kamis (27/8). CNN Indonesia/Safir MakkiPetugas PPSU Bukit Duri membuat mural berisi pesan waspada penyebaran virus corona di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Kritik serupa disampaikan pakar dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane. Menurutnya, pemberian insentif ataupun santunan bukan solusi tepat dalam menekan angka kematian para tenaga kesehatan.

Masdalina mengatakan uang tidak akan bisa menggantikan nakes yang meninggal dunia, baik di keluarga maupun negara. Setiap dokter yang meninggal, akan menambah jumlah masyarakat yang tidak mendapat pelayanan kesehatan.

"Jangan terus-menerus seperti itu. Mencegah lebih baik daripada membayar insentif bagi dokter yang sudah meninggal karena posisi mereka tidak tergantikan," kata Masdalina saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (1/9).

Mengutip data Bank Dunia, Masdalina menyebut rasio dokter di Indonesia ada di angka 0,4 per seribu penduduk. Dengan begitu, kehilangan 100 orang dokter sama dengan mengurangi pelayanan kesehatan untuk 250 ribu orang penduduk.

Dia menyarankan pemerintah segera mengubah pola pikir. Pertama, dengan mengalihkan sebagian insentif ke upaya perlindungan, seperti pengadaan APD ataupun asupan agar daya tahan tubuh nakes meningkat.

Selain itu, pengendalian pandemi juga harus diprioritaskan. Masdalina mengatakan tidak terkendalinya pandemi bukan hanya membahayakan nakes yang khusus menangani pasien Covid-19. Namun juga nakes yang menangani pasien yang kemungkinan adalah orang tanpa gejala.

"Selama pengendalian di komunitas tidak berjalan efektif, maka mereka orang pertama yang akan sering bersentuhan dengan penderita Covid," ucapnya.

Dokter gigi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bersiap untuk memeriksa pasien di salah satu klinik gigi di Jakarta, Rabu (22/4/2020). Penggunaan APD tersebut untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan gigi saat pandemi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.Dokter gigi menggunakan alat pelindung diri (APD) bersiap untuk memeriksa pasien di salah satu klinik gigi di Jakarta, Rabu (22/4/2020). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Dihubungi terpisah, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kematian para nakes akibat ketidakjelasan visi pemerintah, khususnya Kemenkes, dalam menghadapi pandemi.

Trubus menyayangkan tindakan pemerintah yang sejak awal menyepelekan pandemi. Anggaran yang digelontorkan pun sejak awal berfokus di ekonomi, bukan penuntasan krisis kesehatan.

"Kebijakannya lebih banyak jangka pendek, sih. Skenarionya jangka pendek, padahal pandemi Covid jangka panjang," tutur Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/9).

Dia menyarankan Presiden Joko Widodo harus mengambil langkah besar dalam menangani pandemi. Trubus menyarankan Jokowi untuk mengganti Menkes Terawan yang sedari awal dinilai tak punya konsep jelas menghadapi pandemi.

Trubus juga menyinggung pidato Jokowi soal minimnya serapan anggaran kesehatan di tengah pandemi. Ia juga mengingatkan bahwa Terawan pernah membantah keberadaan Covid-19 di Indonesia.

"Pak Presiden harus mengganti pembantunya yang enggak punya sense of crisis. Salah satunya Menkes yang sejak awal menganggap Covid-19 sebagai masalah sepele," tuturnya.

(dhf/ain)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK