Politikus PDIP Minta Pemerintah Tak Gegabah Soal PSBB

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah tidak gegabah dengan mengatakan bahwa Indonesia tak perlu lagi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurutnya, pemerintah harus membuat pertimbangan terhadap sejumlah aspek yang merujuk pada kondisi masing-masing daerah di Indonesia lebih dahulu.

"Terkait PSBB apakah masih diberlakukan atau tidak, saya menyarankan untuk tidak gegabah mencabut," kata Nabil kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/9).

Ia menyatakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penangan virus corona atau Covid-19 harus berdasarkan data dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PSBB yang telah berjalan selama ini lebih dahulu agar bisa membuat kebijakan yang lebih progresif.

"PSBB maupun kebijakan-kebijakan sejenis, merupakan program antisipasi untuk membendung penyebaran virus. Negara lain punya cara tersendiri, tergantung konteks sosial-budaya, ekonomi, politik dan faktor-faktor pendukungnya. Tentu saja, ada plus minus dalam setiap kebijakan," ucapnya.

Mengenai resesi, lanjutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi dari pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia.

Pada titik ini, menurut Nabil, pemerintah sebetulnya telah mengantisipasi dengan berbagai kebijakan ekonomi dan kesehatan yang diusahakan berjalan beriringan dan menggunakan ratusan triliun rupiah.

Ia menambahkan bahwa hal paling penting di tengah pandemi Covid-19 dan untuk mencegah resesi ekonomi terjadi ialah pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat dan ketahanan pangan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.

"Jangan sampai, beberapa daerah yang justru sedang fokus mencegah penularan virus dengan kebijakan khusus, menjadi berantakan. Maka, seharusnya fokus pemerintah untuk bagaimana mencegah resesi, atau setidaknya menjaga warga dari hantaman resesi," ungkap Nabil.

Diketahui, total kasus konfirmasi positif virus corona di Indonesia pada 1 September bertambah 2.775 sehingga kumulatif menjadi 177.571 kasus. Dari jumlah tersebut, tercatat 128.057 orang sembuh dan 7.505 orang meninggal dunia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir mengatakan Indonesia tak perlu lagi menerapkan PSBB meski pandemi virus corona belum selesai.

Kadir beralasan pembatasan sosial hanya akan menghambat perekonomian. Menurutnya, perekonomian yang terhambat justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar di tengah pandemi.