KSP: Ada Buzzer Partikelir, Tak Terkait Pemerintah

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengakui kehadiran buzzer partikelir yang kerap bergerilya di media sosial. Namun dia memastikan buzzer partikelir ini sama sekali tak berkaitan dengan pemerintah.

"Memang ada buzzer-buzzer swasta, partikelir, yang bekerja sendiri," kata Donny saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi yang digelar secara daring oleh ILUNI UI, Rabu (2/9).

Bukan berafiliasi ke pemerintah, buzzer yang bergerak cepat dan kerap menyerang beberapa pihak ini, kata dia, justru memiliki keterkaitan yang mengarah ke pihak swasta dan oposisi pemerintah. Dinamika pergerakannya pun, kata dia, cukup tinggi.

Dia juga meyakinkan meski di dunia maya banyak buzzer yang kerap melakukan pembelaan ke pemerintah, namun mereka tetap buzzer partikelir.

Menurutnya, para buzzer memang dibentuk untuk membela atau menyerang satu pihak, baik pemerintah, per orangan atau lembaga tertentu. Menurutnya, dalam setiap kekuasaan, tentu ada pihak yang akan memberi pembelaan ketika mendapat serangan, begitu pun dengan buzzer ini.

Dia juga tak menampik para buzzer yang bertugas untuk membela satu pihak memang akan menerima upah dengan nominal tertentu. Namun tak sedikit juga yang bergerak atas inisiatif sendiri.

"Pembela ini tentu saja ada yang digaji, ada yang inisiatif sendiri. Saya misalnya, sebagai juru bicara, saya menjawab setiap kali tudingan terhadap pemerintah karena memang saya digaji untuk itu," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Donny menjelaskan sikap pemerintah atas setiap kritik dan opini yang ditujukan oleh para kritikus ini. Dia tak menampik belakangan ini memang banyak lembaga maupun perorangan yang mengalami doxing hingga peretasan akun sosial media milik mereka.

Namun dia memastikan hal itu tak berkaitan dengan pemerintah maupun Presiden Joko Widodo. Jokowi justru menurut Donny tak antikritik dengan pemberitaan yang kerap disampaikan media.

"Justru presiden menegur menteri-menteri dalam berkomunikasi supaya media untuk mendapatkan sumber yang kredibel, jadi tidak medianya yang disalahkan, tapi menterinya diminta untuk diperbaiki," kata dia.