DPR Minta Pemerintah Pastikan Vaksin Corona dari China Halal

Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah memastikan bahwa vaksin virus corona (Covid-19) yang akan dipakai di Indonesia nanti aman dan halal bagi masyarakat. Termasuk vaksin Sinovac dari China yang sempat diuji klinis di Jawa Barat.

"Memastikan vaksin yang akan digunakan di Indonesia benar-benar aman, termasuk Sinovac yang berasal di Cina, termasuk halalnya," kata Yandri dalam rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (3/9).

Saat ini ada tiga perusahaan asal China yang telah memasuki tahap uji klinis fase ketiga. Ketiga perusahaan itu yakni Sinovac Biotech Ltd, China National Biotec Group Sinopharm, dan CanSino.

Mengenai vaksin Sinovac, pemerintah berencana menyuntikkan vaksin kepada 1.620 relawan di Kota Bandung. Uji klinis juga sudah dimulai 14 Agustus lalu. Vaksin ini ditargetkan akan mulai diproduksi Januari-April 2014.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan pemerintah juga perlu menetapkan standar harga vaksin corona yang nantinya diproduksi massal.

Politikus Partai Golkar itu khawatir harga vaksin malah menjadi alat bisnis di Indonesia.

"Ini jadi perdebatan di publik soal vaksin ini, jangan sampai terkesan bahwa vaksin ini jadi alat bisnis," tutur Ace.

Sebelumnya, pemerintah mengaku tidak akan memberikan patokan harga vaksin Covid-19. Mereka akan memberikan kewenangan penetapan harganya kepada penjual untuk jenis vaksin mandiri.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah juga akan menyediakan vaksin gratis selain vaksin mandiri.

Vaksin gratis ini sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan vaksin mandiri menjadi tanggung jawab masyarakat. Namun, untuk vaksin yang mandiri ia belum menyebut berapa harga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

"Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual yang tetapkan (harga) bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu, vaksin Merah Putih harus kami buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin, kami tetapkan harga. Kalau hari ini kami tidak tetapkan harga," Erick usai rapat bersama IDI dan PPNI, Kamis (3/9).