Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyarankan pemerintah untuk tidak ragu menghentikan Pilkada Serentak 2020 usai bakal pasangan calon di berbagai daerah melakukan konvoi tanpa mengindahkan protokol Covid-19.
Ray mengatakan jangan sampai pesta politik kali ini hanya jadi sarana penularan virus. Sebab sejak awal, para kandidat tak memedulikan kesehatan masyarakat.
"KPU, Bawaslu dan Gugus Tugas tidak perlu ragu-ragu untuk menghentikan pendaftaran jika memang protokol Covid-19 diabaikan. Pilkada ini penting, tapi menjaga kesehatan masyarakat tak kalah pentingnya," kata Ray dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ray mengusulkan KPU, Bawaslu, dan pemerintah untuk menggelar evaluasi. Menurutnya, terlalu banyak pelanggaran protokol Covid-19, meski baru hari pertama pendaftaran.
"Kita semua harus punya komitmen bahwa pilkada ini bukan jalan memperbanyak klaster covid 19, sebaliknya bagian dari upaya memulihkan kesehatan masyarakat dan perbaikan ekonomi," tandasnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati juga menyoroti konvoi para kontestan. Dia bilang, hal ini yang ditakutkan Perludem jika pilkada tetap digelar di tahun ini.
Nisa, sapaan akrabnya, meminta penyelenggara pemilu dan pemerintah cepat turun tangan. Ia berharap pilkada ini tidak malah menjadi sarana penyebaran virus.
"Jangan mempertaruhkan kesehatan banyak orang. Harus berani tegas, kan sudah ada PKPU soal Covid-19 yang mengatur," kata Nisa saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (4/9).
Sejak awal, Perludem menyarankan pilkada ditunda ke tahun 2021. Sehingga pemerintah dan penyelenggara pemilu punya waktu yang banyak mempersiapkan diri.
Nisa menegaskan pilkada bukan cuma Hari-H pencoblosan. Namun ada tahapan berbulan-bulan yang harus dipastikan keamanannya di tengah pandemi.
Dia menyarankan jika pemerintah dan penyelenggara masih berkukuh meneruskan, maka harus ada ketegasan. Satpol PP, kepolisian, dan Bawaslu diminta segera menindak para kandidat yang melanggar protokol.
"Tentu harus tegas karena kita enggak mau mempertaruhkan kesehatan banyak orang karena kita memutuskan penyelenggaraan pilkada di tengah situasi seperti ini," ujarnya.
Hari ini adalah hari pertama pendaftaran paslon Pillada Serentak 2020 di 270 daerah. Namun banyak kandidat di berbagai daerah mengadakan konvoi yang menarik ratusan hingha ribuan massa saat pendaftaran.
Misalnya pasangan petahana Kabupaten Karawang, Cellica Nurrachadiana-Aep Syaepuloh. Mereka datang ke KPU disertai konvoi sepeda motor, didampingi pulihan orang, tanpa jaga jarak, dan tanpa masker.
Selain itu ada pula pasangan Eri Cahyadi-Armuji di Surabaya. Pasangan itu diarak sekitar 500 orang ke KPU Kota Surabaya. Massa tak menerapkan jaga jarak sama sekali.
(dhf/wis)