Epidemiolog Respons Jokowi Fokus Kesehatan: Mulai Siuman

Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo menilai Presiden Joko Widodo mulai menyadari bahwa kesehatan masyarakat perlu diutamakan dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Hal ini merespons pidato Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021. Jokowi menyatakan fokus utama pemerintah yaitu mengutamakan kesehatan, agar ekonomi tetap berjalan.

"Baru sekarang ini pemerintah bilang fokus pada kesehatan, dan itu alhamdulillah, jadi kalau bahasanya orang itu, Pak Presiden mulai siuman, mulai sadar," kata Windhu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/9).

Windhu mengatakan pemerintah harus bisa membuktikan fokusnya di bidang kesehatan yaitu dengan menerapkan karantina wilayah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Menurutnya, gerak dan aktivitas masyarakat harus kembali dibatasi karena penularan terjadi akibat pertemuan antarorang. Selain karantina wilayah, kata Windhu, pemerintah tetap perlu melakukan testing dan penelusuran kontak erat untuk menemukan kasus (surveilas).

"Kalau betul mau ke pertimbangan kesehatan, berarti semua batasi pergerakan, terutama daerah zona merah oranye, testing, tracing, masif di seluruh daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Windhu juga menekankan agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif dengan upaya penanganan Covid-19, seperti membuka tempat hiburan, pusat belanja, bahkan bioskop.

Pakar epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo. (CNN Indonesia/Farid)

Dia menjelaskan, pelonggaran terhadap aktivitas sosial masyarakat berdampak pada peningkatan kasus positif selama beberapa pekan terakhir. Menurutnya, aktivitas dan mobilitas penduduk memang perlu dibatasi.

Windhu menilai pembukaan tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berisiko tinggi penularan virus corona justru tak sejalan dengan upaya penanganan Covid-19 yang berfokus pada kesehatan masyarakat.

"Tapi pembukaan mal dan pusat belanja itu yang kontradiktif. Nah, jangan begini, relaksasi aktivitas itu berpengaruh pada peningkatan kasus, semakin direnggangkan, kasus akan semakin banyak, makanya ini jangan kontradiktif," ucap Windhu.

Makin Berat

Penanganan pandemi yang fokus pada ekonomi dinilai berbahaya dan berisiko. Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman sebelumnya menyampaikan bahwa upaya pemerintah kembali membuka keran aktivitas sosial-ekonomi justru menghambat tumbuhnya perekonomian itu sendiri.

"Fokus pengendalian pandemi yang mengarah pada ekonomi itu berbahaya dan berisiko. Banyak negara yang memilih menjalankan ekonomi dulu, akhirnya jangankan ekonomi pulih, malah semakin berat dan terhambat," kata Dicky,

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan peningkatan kasus positif Covid-19 saat ini merupakan konsekuensi dari pelonggaran aktivitas di sektor ekonomi.

"Kalau kenaikan jumlah kasus itu adalah konsekuensi yang nyaris tidak mungkin terelakkan ketika aktivitas produktif di sektor ekonomi dan lainnya mulai dibuka, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," kata Muhadjir kepada CNNIndonesia.com.

Pemerintah sempat mewacanakan new normal beberapa waktu lalu setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) digiatkan di sejumlah wilayah. Namun istilah new normal tak lagi dipakai oleh pemerintah.

Kini pemerintah menggunakan istilah lain yakni adaptasi kebiasaan baru (AKB). Muhadjir berharap pergantian istilah itu tidak diributkan.