Bupati Muna Barat Bikin Kerumunan, Lalu Positif Covid

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadikan kasus calon bupati petahana Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Muhammad Rajiun Tumada sebagai perilaku yang tidak baik dalam menjalani pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyebut Rajiun sempat terlibat pengerahan massa pada bulan lalu. Saat itu ia hadir sebagai calon bupati petahana dalam acara yang dihadiri ribuan orang.

Rajiun dinilai tak menyukseskan upaya pemerintah pusat memerangi Covid-19 dengan pengerahan massa. Ia dinyatakan melanggar pasal 67 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 21 Tahun 2020.

Merespons hal tersebut, Akmal atas nama Mendagri Tito Karnavian melayangkan surat teguran lewat Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam surat itu, gubernur diminta menyanksi Rajiun sesuai undang-undang berlaku.

Beberapa waktu kemudian, Rajiun menjalani tes Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di Kendari. Dalam surat hasil tes, Rajiun dinyatakan positif Covid-19 per Sabtu (4/6).

"Perilaku kurang baik Paslon, yang berakibat kurang baik bagi dirinya sendiri dan orang lain," kata Akmal kepada wartawan, Selasa (8/9).

Akmal berharap kasus Rajiun menjadi pelajaran bagi seluruh pihak. Dia juga berharap agar setiap paslon Pilkada Serentak 2020 mematuhi protokol pencegahan Covid-19 untuk kepentingan bersama.

"Semua paslon jangan contoh apa yang terjadi di Kabupaten Muna Barat," ucapnya.

Sebelumnya, aksi pengerahan massa dilakukan sejumlah bakal pasangan calon Pilkada Serentak 2020 pada masa pendaftaran. Bawaslu mencatat pelanggaran protokol Covid-19 terjadi di 243 dari 270 daerah penyelenggara pilkada.

Terpisah, Presiden Jokowi meminta seluruh pihak penyelenggara pilkada termasuk TNI dan Polri untuk aktif mengawasi masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan terkait Covid-19.

"Saya minta semua pihak penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, seluruh aparat TNI/Polri, tokoh masyarakat, organisasi aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan," tuturnya.

Jokowi menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah penyelenggaraan pilkada. Menurutnya, keberhasilan untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi terjadi jika permasalahan kesehatan berhasil ditangani.