Labirin Merah-Kuning-Hijau Jokowi

Enam bulan berlalu sejak Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dengan rileks mengumumkan kasus pertama Covid-19 (virus corona) di Indonesia. Kini keduanya tentu tidak sesantai dahulu dengan pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2020 yang minus 5,2 persen dan jumlah kasus positif yang telah mencapai 200 ribu. 

Apalagi saat ini telah lewat 12 kali masa inkubasi, sementara buku-buku referensi menyatakan pengendalian wabah yang efektif adalah dua kali masa inkubasi terpanjang. Jika Covid-19 memiliki masa inkubasi 2-14 hari, mestinya kurang dari satu bulan sudah terkendali.

Ternyata masih begini saja kondisinya.

Hiruk-pikuk upaya pengendalian mewarnai pandemi sejak awal, salah-satunya kontroversi penggunaan rapid test diagnostic (RDT). Meski para ahli patologi klinik dan mikrobiologi telah memberi masukan kepada pihak terkait mengenai ketidakakuratan RDT, tetap saja nasihat itu diabaikan dan satu juta RDT dibeli.

Terkait jumlah pemeriksaan diagnostik dengan metode standar (RT-PCR), baru kali ini semua daerah berlomba-lomba mengejar jumlah pemeriksaan sample 1/1000 spesimen*jumlah penduduk per minggu tanpa memperhatikan "comprehensive surveillance" sebagai standar "capacity to detect".

Berbagai upaya ilmuwan dalam senyap membuat berbagai alat seperti ventilator, obat Covid-19 baik tradisional maupun kombinasi obat modern, ternyata tidak dapat lolos dari penjaga gawang keilmuan bidang kesehatan. Terlalu banyak conflict of interest dan kepentingan instan dari industri bahkan lembaga ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga melupakan prinsip dasar dalam etik penelitian kesehatan yaitu autonomy, beneficence, less harm, non-maleficence dan justice, bukan sekedar efektivitas, efficacy dan efisiensi.

Jika Prof. Dr. Sulianti Saroso masih ada, tentu saat ini beliau dengan sedih mengatakan bahwa epidemiologi sebagai ilmu dan seni penanggulangan wabah telah dikebiri, disalahgunakan (misuse), dan digunakan secara serampangan (maluse).

Pakem dan metode epidemiologi yang terstandar tidak lagi digunakan dan menjadi senjata upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Berbagai strategi para "ahli" pun terlihat tidak lebih dari sekadar mengeluarkan "klasemen turnamen sepak bola tingkat RT". Keberadaan dewan pakar juga hanya sebatas membuat peringkat "RT terbaik dan terburuk" dalam klasemen Covid-19.

Begitu saja. Tidak lebih.

Maka wajar saja jika negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura sudah bisa mengendalikan pandemi. Bahkan, di bulan ke-6 ini Filipina sebagai penyumbang kasus terbanyak di Asia Tenggara menunjukkan perkembangan yang baik dengan jumlah kasus baru mulai turun dalam satu bulan terakhir ini dan dengan angka kematian (case fatality rate) yang rendah.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia masih begini-begini saja kondisinya. Belum ada tanda-tanda penurunan kasus, bahkan wilayah terdampak parah bertambah 100% pada bulan ke-6 ini. 

Ditambah lagi angka kematian yang 1,3 kali lebih tinggi dari angka kematian global dan 2,2 kali lebih tinggi dari angka kematian Asia Tenggara, sehingga hampir tiap minggu kita mengucapkan Innalillahi wa innailaihi Raji'un bagi setiap petugas kesehatan kita yang meninggal dunia.

Analisis nakal-nakalan memperlihatkan, negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi memiliki kecenderungan untuk tidak dapat mengendalikan pandemi ini dengan baik. Entah mengapa. Tampaknya kita juga tidak belajar dari proyek pengendalian wabah di masa lalu yang sarat dengan aroma korupsi, meski saya yakin KPK juga dapat menciumnya dengan baik.

Para pahlawan Covid-19 timbul-tenggelam dalam percaturan panggung ilmiah.

Ada yang mengusung pooling laboratorium dan memamerkan pengendalian semu berdasarkan hasil kerja babak belur para epidemiolog sebelumnya - yang dengan legowo mundur teratur karena tak lagi disukai kepala daerah yang memaksakan kehendak meng-hijau-kan wilayah.

Ada pahlawan arus mudik yang sibuk menganalisis mobilitas penduduk yang tidak selesai-selesai.

Ada juga yang sibuk menandai kabupaten/kota dengan warna-warna merah, kuning, hijau, orange.

Apakah semua berhasil mencapai tujuan utama pengendalian pandemi Covid-19 ini? Ternyata setelah 6 bulan ya begini-begini saja.

Upaya yang ada adalah membandingkan Indonesia dengan negara-negara yang sama kondisinya dengan kita, terutama penyumbang kasus terbesar di dunia seperti Amerika Serikat dan India, tapi melupakan China yang jumlah penduduknya terbesar di dunia dengan kasus yang sangat sedikit saat ini, bahkan Amerika sudah mengalami penurunan jumlah kasus dengan baik. Suatu bentuk upaya cuci tangan yang tidak elegan dan tanpa melihat betapa banyak negara yang telah berhasil mengendalikan pandemi.

Gagal sih gagal saja. Mundur teratur jauh lebih baik dan diapresiasi ketimbang tercatat sebagai pengambil kebijakan yang dalam 12 kali masa inkubasi belum dapat mengendalikan pandemi. Jangan lupa minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia.

Objek bisnis selanjutnya adalah vaksin. Para pedagang sudah bersiap dengan infrastruktur impor. Menteri Keuangan juga sudah mengkalkulasi berapa triliun uang yang harus disiapkan dan dari masa anggaran harus diutak-atik.

Pernyataan seorang ahli virus yang sangat mumpuni dan disegani dengan perhitungan yang teliti kemudian diabaikan: bahwa jika kita berikan satu juta vaksin per-minggu untuk seluruh rakyat Indonesia, dibutuhkan waktu sampai tujuh tahun untuk membuat semua orang terlindungi. Belum lagi mengingat belum ada bukti tentang berapa lama tubuh bisa terlindungi - seperti halnya vaksin influenza seasonal yang hanya melindungi tidak lebih dari satu tahun, atau vaksin meningitis meningokokus yang hanya bisa melindungi dua tahun saja.

Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa antibodi dari uji lab para penderita Covid-19 sangat rendah, sehingga beberapa di antara mereka mengalami re-infeksi atau relaps.

Sudah terlambatkah kita untuk memperbaikinya?

Tidak pernah ada kata terlambat dalam memperbaiki segala kerusakan. Masih empat bulan lagi masa menunggu "vaksin" yang masih belum jelas hasilnya. Bagaimana kalau kita kembali menata proses pengendalian ini dengan lebih baik?

Kembalikan tanggung jawab pengendalian pada Kementerian Kesehatan, pada para epidemiolog di provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kemampuan mengendalikan wabah, baik kecil maupun besar.
Mereka memiliki metodologi yang terukur dalam mengendalikannya dan dukungan kepala daerah terhadap kerja mereka adalah hal utama.

Skrining ulang semua epidemiolog yang berperan dalam pengendalian. Pastikan mereka memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) Epidemiolog Kesehatan dan atau SK pimpinan melaksanakan kegiatan epidemiologi dalam bentuk SK Jabatan Fungsional Epidemiolog, SK Dosen dengan kewenangan mengajar MK epidemiologi, SK Peneliti dengan kepakaran Epidemiologi dan Biostatistik. Seluruh professional di bidang ini memiliki SK tersebut sebagai ukuran kompetensi dan kewenangan pada bidang ini.

Semua masyarakat dan para ahli dipersilakan mengamati dan mengevaluasi cara pengendalian yang mereka lakukan. Ya, sambil belajar lebih dahulu cara mengendalikan wabah tingkat RT, baru menjadi pengendali wabah tingkat nasional.

Demikian, agar kita tidak begini-begini saja.