Anies: ASN DKI-Swasta Cuma 25 Persen di Kantor di PSBB Total

CNN Indonesia | Minggu, 13/09/2020 14:41 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut PSBB Total DKI Jakarta hanya membolehkan kehadiran ASN dan pekerja sebanyak 25 persen di kantor. Foto ilustrasi. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Ibu Kota hanya membolehkan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta sebanyak 25 persen di perkantoran.

Hal itu kata Anies sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk daerah yang punya resiko penularan virus corona Covid-19 yang tinggi.

"Ada pun kantor pemerintahan di zona dengan risiko tinggi, maka dibolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25 persen dari pegawai," kata Anies dalam siaran langsung akun youtube, Pemprov DKI Jakarta, Minggu (13/9).


"Jakarta dua pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan ASN 25 persen sesuai dengan Permen PAN RB," tambah Anies.

Dalam pelaksanaanya, Anies mengatakan para pimpinan berhak melakukan penyesuaian yang terkait dengan pelayanan publik mendasar yang mengharuskan lebih dari 25 persen pegawai di misalnya bidang kebencanaan, penegakan hukum dan sektor lainnya.

Namun syarat 25 persen itu kata Anies tidak berlaku jika daerah perkantoran tersebut ada terinfeksi positif Covid-19.

"Bila ditemukan kasus positif maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit 3 hari," kata Anies.

"Bukan hanya kantornya, gedungnya, tapi semua harus tutup selama 3 hari operasi. Ini diatur dalam Pergub nomor 88," ujarnya.

Anies sebelumnya menyatakan akan memberlakukan PSBB total di DKI Jakata karena tambahan kasus covid-19 di DKI Jakarta kian mengkhawatirkan. 

DKI Jakarta saat ini adalah wilayah dengan jumlah kasus covid-19 terbanyak. Karena itu lah PSBB total akan kembali diberlakukan karena PSBB Transisi dinilai tak ampuh menekan angka covid-19.

Namun kebijakan ini menuai polemik karena dianggap akan melumpuhkan kegiatan ekonomi di ibu kota.

(ryn/sur)

[Gambas:Video CNN]